PADEK.JAWAPOS.COM— Pembangunan 85 hunian tetap (huntap) terpadu bagi keluarga terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memasuki tahap akhir persiapan. Pembangunan di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, kini tinggal menunggu penyelesaian pembayaran lahan sebelum konstruksi dimulai.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyebut alas hak, pemetaan, dan appraisal lahan untuk pembangunan huntap telah selesai.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran lahan. Setelah proses tersebut diserahterimakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan fisik dapat dimulai.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, menegaskan pembangunan fisik harus segera dimulai setelah lahan siap digunakan.
Menurut Wahyu, Kementerian PKP/Kementerian Pekerjaan Umum akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan memulai konstruksi 85 unit huntap terpadu setelah proses pembayaran lahan diserahterimakan oleh Pemkab Pesisir Selatan.
53 Huntara Disiapkan
Sembari menunggu pembangunan huntap, Satgas PRR telah menyediakan 53 unit hunian sementara (huntara) di Kecamatan Bayang Utara.
Huntara tersebut terdiri atas 22 unit di Limau Manis dan 31 unit di Taluak Baru, Nagari Puluik-Puluik.
Selain hunian sementara, dana tunggu hunian selama tiga bulan telah disalurkan kepada keluarga terdampak. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni kepada 35 kepala keluarga pada tahap pertama dan 38 kepala keluarga pada tahap kedua.
Pemulihan sosial di Pesisir Selatan juga terus berjalan. Penanganan pengungsi dan santunan duka disebut telah tuntas sepenuhnya.
Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bantuan Jaminan Hidup dan paket isi hunian selesai pada September 2026.
Pengendalian Banjir Jadi Perhatian
Satgas PRR juga menyoroti sedimentasi dan abrasi tebing sungai di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, serta Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
Kondisi tersebut perlu ditangani untuk mencegah luapan banjir kembali mengancam permukiman dan akses warga.
Pemerintah daerah telah menyiapkan paket pengendalian banjir DAS Pesisir Selatan di tujuh titik prioritas dengan nilai Rp42 miliar. Program tersebut didukung anggaran APBD bidang pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,1 miliar dan Rp4,6 miliar.
Sementara itu, kebutuhan pengamanan tebing di Muaro Aia, Nagari Koto Ranah, diusulkan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, DAK Fisik Keairan, serta R3P daerah.
Perbaikan layanan dasar juga terus dilakukan. Dua titik jalan nasional yang sebelumnya rusak berat telah pulih, sedangkan pasokan listrik, jaringan internet, dan layanan SPBU kembali normal.
Rehabilitasi 11 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana juga berjalan secara bertahap.(*)
Editor : Hendra Efison