Diskusi ini dinilainya sangat baik bagi media dan jurnalis. Apalagi 2023 ini tahun politik. Pemilu serentak digelar 14 Februari 2024.
"Semoga diskusi ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya di kalangan media dan jurnalis sehingga menghadirkan pemberitaan berimbang sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sehingga terwujud pemilu yang berkeadilan dan bermartabat," ungkap Mahyeldi.
Kepada JPS di usianya yang ke-3, Gubernur Mahyeldi berharap organisasi yang beranggotakan para pemimpin redaksi dan owner media cetak, elektronik dan online, lebih eksis dan kompak lagi sehingga bisa ikut berkontribusi bagi pembangunan Sumbar.
"Kita berharap, JPS makin kompak dan selalu menghadirkan pemberitaan yang mencerdaskan masyarakat dan terpercaya," harapnya.
Setelah menyampaikan sambutannya, Mahyeldi didampingi Dewan Pembina JPS Leonardy Harmainy, HM Nurnas, Khadafi dan Koordinator JPS Heri Sugiarto, meniup kue ulang tahun dari Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran.
Sementara itu dalam diskusi, Komisioner KPU Sumbar Izwaryani berharap jurnalis menjaga netralitasnya dalam mewujudkan pemilu berkualitas. Media juga diharapkan bisa bersinergi bersama penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan mengedukasi masyarakat.
Sedangkan Komisioner Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi mengapresiasi diskusi yang digelar JPS. Dia juga berharap JPS jadi pioner netralitas dalam setiap tahapan pemilu.
Khadafi pun mengajak setiap orang berpartisipasi mengawal pemilu. Baik itu terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu.
"Siapa saja termasuk media kita harapkan partisipasinya bersama-sama mengawal pemilu sehingga terwujud pemilu yang sesuai dengan aturan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Bawaslu hingga Panwascam," ujarnya.
Kasubdit I Polda Sumbar AKBP Zulkafde menegaskan pihaknya di kepolisian dan ASN sama dengan media, harus bersikap netral dalam pemilu. "Agar pemilu berjalan aman dan tertib pada Februari dan November, kita harapkan pemberitaan yang konstruktif, tidak memihak dan tidak hoaks," ujarnya yang hadir mewakili Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono.
Pihaknya di kepolisian siap mengawal pemilu serentak dan telah melakukan deteksi dini terhadap perkembangan situasi di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. "Mari kita sampaikan berita yang objektif dan masyarakat diberi edukasi sehingga tidak timbul kegaduhan," imbaunya.
Pengamat Politik dari Unand Harry Effendy Iskandar mengajak media melakukan penguatan terhadap gerakan civil society yang dinilainya cenderung menurun belakangan ini. "Dalam mengawal pemilu, media mesti memberikan daya dorong yang kuat bagi gerakan sipil society sehingga potensi terjadinya politik uang, politik identitas dan konflik politik bisa diminimalisir," ungkapnya.
Sebagai penyambung lidah rakyat, lanjut Harry, media juga harus terus mengungkap kondisi sosial masyarakat yang terpinggirkan dalam dan tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. "Jadi, tidak hanya ekspose keberhasilan pemerintah saja. Tapi juga mengangkat kondisi riil sosial dan kemasyarakatan," tambahnya.
Kepengurusan JPS
Setelah diskusi, secara internal pengurus beserta anggota dan dewan pembina menggelar musyawarah untuk memilih pengurus baru. Secara aklamasi, semua peserta memilih Adrian Tuswandi menjadi koordinator melanjutkan tongkat estafet Heri Sugiarto yang telah tiga tahun memimpin JPS.
"Setelah mendengar saran dari Koordinator Heri Sugiarto, saran dari Dewan Pembina dan aspirasi dari seluruh anggota, maka kita tetapkan Adrian Tuswandi menjadi koordinator JPS periode 2022-2025. Formatur yang terdiri dari Heri Sugiarto, Pak Nurnas dan Koordinator terpilih nantinya kita beri waktu seminggu menetapkan kepengurusan baru. Heri Sugiarto selanjutnya jadi Dewan Penasihat JPS," ujar Ketua Dewan Pembina JPS yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI Leonardy Harmainy.
HM Nurnas menambahkan, setelah kepengurusan baru terbentuk, maka dirumuskan pula AD/ART yang termasuk di dalamnya mengganti nomenklatur koordinator jadi ketua. Kemudian melakukan pengukuhan dan raker.(cr5) Editor : Admin Padek