PADEK.JAWAPOS.COM - Proses pembebasan lahan dan koordinasi lintas daerah menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padangpanjang–Sicincin.
Sejumlah langkah konkret mulai disiapkan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk penguatan sinergi antarinstansi dan penetapan timeline kerja yang lebih terukur.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Pendahuluan Persiapan Pembangunan ruas tol tersebut yang digelar pada Kamis (9/4) di Aula Lantai 5 Kejaksaan Tinggi Sumbar.
Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin dan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk gubernur, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota dari daerah yang dilalui proyek, yaitu Bukittinggi, Padangpariaman, Tanahdatar, Agam, dan Padangpanjang.
Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin menekankan pentingnya sinergi dan langkah konkret antar pihak, di antaranya melalui penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah, penyusunan timeline pekerjaan yang jelas dan terukur, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi pembangunan jalan tol ini.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada aspek pengadaan tanah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dengan tetap belajar dari pengalaman sebelumnya. Peran intelijen turut dioptimalkan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), serta fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam mitigasi risiko hukum.
Baca Juga: Tol Pekanbaru–Padang Dipercepat, Ruas Sicincin–Bukittinggi Dikebut
Kepada pihak pelaksana diharapkan agar pembangunan ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, seperti melalui pembangunan fasilitas pendukung, pemberian beasiswa, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini dengan menggerakkan seluruh perangkat daerah guna mempercepat pelaksanaannya.
“Karena ini merupakan proyek strategis nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumbar secara luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan, pembangunan ruas Sicincin–Padangpanjang-Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Karena itu, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, Insya Allah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Sementara itu, Anggota DPR RI Andre Rosiade menyoroti kunci keberhasilan pembangunan jalan tol ini terletak pada kelancaran proses pembebasan lahan, mengingat masih banyak tanah di Sumbar yang berstatus tanah ulayat dan dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat.
Melalui kolaborasi yang solid dan komitmen bersama, pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padangpanjang–Sicincin diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan menjelaskan proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Sejumlah ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.
Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan percepatan proyek menjadi hal yang krusial, mengingat penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas hingga proyek dapat diselesaikan sesuai target. (yud)
Editor : Adriyanto Syafril