PADEK.JAWAPOS.COM - Provinsi Sumatera Barat mencatat lonjakan penting dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
Nilai demokrasi daerah ini naik signifikan dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025, sekaligus mengantarkan Sumbar naik kelas ke kategori tinggi secara nasional.
Peningkatan tersebut diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Evaluasi ini merupakan hasil kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan capaian ini, Sumbar resmi berpindah dari kategori sedang menuju kategori tinggi dalam peta demokrasi nasional, sebuah posisi yang menandai penguatan kualitas demokrasi di daerah tersebut.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut kenaikan indeks tersebut bukan capaian instan, melainkan hasil konsolidasi berbagai elemen di daerah dalam menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan terbuka.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, ormas, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, peningkatan status ke kategori tinggi juga mencerminkan semakin membaiknya tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta responsivitas pelayanan terhadap masyarakat.
Namun demikian, Mahyeldi menekankan bahwa capaian ini tidak boleh dianggap sebagai titik akhir.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat demokrasi substantif melalui peningkatan pelayanan publik, pendidikan politik masyarakat, serta menjaga ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, menjelaskan bahwa peningkatan IDI ini ditopang oleh membaiknya sejumlah indikator utama, seperti stabilitas sosial politik, partisipasi masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penilaian IDI sendiri dilakukan secara nasional oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif selama satu tahun penuh.
“Penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian,” ujar Mursalim.
Meski capaian menunjukkan tren positif, ia mengingatkan bahwa tantangan demokrasi di Sumbar masih ada, terutama terkait penguatan literasi digital masyarakat serta potensi disinformasi dan polarisasi di ruang media sosial.
Ke depan, Pemprov Sumbar disebut akan memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan demokrasi.
Mursalim menilai, peningkatan ini memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril