Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana, Pemprov Sumbar Sambut Positif

Willian. • Kamis, 28 Mei 2026 | 08:13 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Pemprov Sumbar mengikuti rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5). (DOK PEMPROV SUMBAR)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Pemprov Sumbar mengikuti rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5). (DOK PEMPROV SUMBAR)

PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Pusat menetapkan alokasi anggaran jumbo sebesar Rp 100,166 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama tiga tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2028. Kebijakan ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen serius negara dalam pemulihan daerah terdampak bencana.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi tersebut usai mengikuti rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).

Mahyeldi menegaskan bahwa kebijakan anggaran tersebut menjadi sinyal kuat perhatian pemerintah terhadap kondisi daerah-daerah yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana, termasuk Sumatera Barat.

“Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-daerah yang sedang berupaya bangkit pascabencana,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, dukungan anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian hidup yang layak, termasuk hunian tetap dan fasilitas dasar lainnya.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” katanya.

Mahyeldi juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan.

Ia berharap implementasi program dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami di daerah tentu siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif. Semoga ikhtiar bersama ini membawa keberkahan dan mempercepat pemulihan masyarakat serta daerah yang terdampak bencana,” tutupnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp 100,166 triliun untuk periode tiga tahun. Rinciannya, Tahun 2026: Rp 38,9 triliun, Tahun 2027, Rp 32,9 triliun dan Tahun 2028: Rp 28,2 triliun.

 

Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di antaranya Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon. (wni)

Editor : Adriyanto Syafril
#pascabencana banjir Sumbar #pemprov sumatera barat