PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap III tahun 2026. Sejumlah persoalan strategis mulai dari status lahan, dokumen lingkungan, hingga akses infrastruktur kini dikebut agar program nasional tersebut dapat berjalan sesuai jadwal pemerintah pusat.
Komitmen percepatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar beberapa waktu lalu di ruang rapat Bupati Pesisir Selatan.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menegaskan pemerintah daerah saat ini fokus memastikan seluruh aspek pendukung pembangunan telah siap sebelum pelaksanaan dimulai.
“Persiapan terus kita matangkan, mulai dari lahan, dokumen lingkungan, hingga infrastruktur dasar. Kita ingin pembangunan Sekolah Rakyat ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ujar Risnaldi saat dihubungi, Jumat (29/5).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek teknis dan administratif sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program nasional Sekolah Rakyat.
Risnaldi menjelaskan, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kesempatan pembangunan Sekolah Rakyat tahap III tahun 2026 setelah melalui proses pengusulan sejak tahun sebelumnya. Namun, proses itu sempat terkendala persoalan status lahan.
“Usulan ini sempat terkendala persoalan status lahan, namun saat ini sudah ada progres yang cukup signifikan dalam penyelesaiannya,” katanya.
Sekretaris Dinas Pertanian Pessel, Hendro Kurniawan, menyebutkan lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 9,8 hektare dan telah bersertifikat sehingga berstatus clear and clean.
Meski demikian, sebagian lahan seluas 3,4 hektare masih dalam proses perubahan status dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Proses perubahan ini memerlukan mekanisme teknis dan persetujuan dari Kementerian Pertanian, dan saat ini masih dalam tahap pengurusan,” jelas Hendro.
Sebagai solusi, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan pengganti melalui program pencetakan sawah baru seluas sekitar 4 hektare sebagai bagian dari skema tukar guling lahan.
Ia menambahkan, program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar yang akan disiapkan secara bertahap.
Selain persoalan lahan, penyusunan dokumen lingkungan juga menjadi perhatian serius. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Perkimtan LH) Pessel, Roli Bukhori, mengatakan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperkirakan memerlukan waktu hingga empat bulan.
“Penyusunan AMDAL diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang memakan waktu sekitar 45 hari,” ujarnya saat dihubungi. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen AMDAL diperkirakan mencapai Rp400 juta.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) melaporkan akses jalan menuju lokasi pembangunan masih memiliki lebar sekitar empat meter.
Kepala Dinas PUTR Pessel, Jaferi, mengatakan jalan tersebut harus ditingkatkan menjadi enam meter agar memenuhi standar operasional pembangunan. “Untuk memenuhi standar operasional, jalan tersebut perlu ditingkatkan menjadi 6 meter, sehingga diperlukan pembebasan lahan tambahan,” ungkapnya.
Pemkab Pesisir Selatan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah nagari setempat guna mempercepat proses peningkatan akses jalan tersebut.
Di sektor utilitas, PDAM direncanakan membangun jaringan air bersih melalui pemasangan pipa sepanjang sekitar 500 meter menuju lokasi pembangunan.
“Demikian juga untuk pasokan listrik, dimana jaringan sudah tersedia di sekitar kawasan, namun tetap diperlukan pengajuan resmi terkait kebutuhan daya,” tambah Jaferi.
Sementara itu, untuk mendukung sektor telekomunikasi, pemerintah daerah menilai masih diperlukan penguatan jaringan melalui pembangunan BTS baru maupun alternatif layanan berbasis satelit.
Risnaldi Ibrahim menegaskan seluruh OPD diminta bergerak cepat menyelesaikan setiap tahapan persiapan agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan. “Kita tidak ingin ada keterlambatan. Semua OPD terkait harus berkolaborasi agar seluruh persyaratan dapat terpenuhi tepat waktu,” tegasnya.
Ia berharap kesiapan lahan, dokumen lingkungan, serta dukungan infrastruktur dan utilitas yang memadai dapat mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Selatan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. (yon)
Editor : Adriyanto Syafril