PADEK.JAWAPOS.COM -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus mengoptimalkan penguatan demokrasi inklusif dengan menjaring masukan dari kelompok disabilitas.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Pessel, Suherman, di kediamannya di Painan, Kamis (11/6).
Anggota Bawaslu Pessel, Bambang Putra Niko, saat dihubungi Jumat (12/6), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, khususnya kelompok disabilitas, guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu ke depan.
Ia menegaskan bahwa perspektif dari kelompok disabilitas sangat penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang benar-benar inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Karena itu, kami terus membuka ruang dialog, menerima saran, dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk kelompok disabilitas,” ujar Bambang.
Menurutnya, konsolidasi tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan sosialisasi, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Ia menambahkan, Bawaslu berkomitmen untuk terus menghadirkan pengawasan pemilu yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga adil dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Konsolidasi demokrasi ini kami lakukan secara berkelanjutan agar setiap kekurangan pada pemilu sebelumnya dapat diperbaiki. Tujuannya adalah menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas, partisipatif, dan memberikan kesetaraan hak bagi semua warga negara,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, tim konsolidasi Bawaslu terdiri dari Bambang Putra Niko dan Nurmaidi, didampingi Kepala Sekretariat Rinaldi bersama staf.
Ketua Pertuni Pessel, Suherman, menyambut baik langkah yang dilakukan Bawaslu tersebut.
Saat dihubungi secara terpisah, ia menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Ia menekankan pentingnya peningkatan akses informasi bagi kelompok disabilitas, khususnya pada tahapan kampanye.
Menurutnya, penyandang disabilitas membutuhkan metode penyampaian informasi yang lebih ramah dan mudah diakses agar dapat memahami visi, misi, serta program peserta pemilu secara utuh.
“Kelompok disabilitas harus mendapatkan akses informasi yang setara. Dengan informasi yang memadai, kami bisa menentukan pilihan secara tepat sebagai bagian dari hak konstitusional,” kata Suherman.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 lalu, kelompok disabilitas telah berperan aktif secara independen dengan melakukan peninjauan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan aksesibilitas serta mendorong peningkatan partisipasi pemilih disabilitas.
Menurut Suherman, beberapa indikator penting yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut antara lain ketersediaan akses menuju TPS, ketinggian bilik suara bagi pengguna kursi roda, serta kualitas pelayanan petugas terhadap pemilih disabilitas.
Ia berharap ke depan, kolaborasi antara Bawaslu dan kelompok disabilitas dapat terus diperkuat sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan pemilu benar-benar mempertimbangkan kebutuhan semua pihak.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Pessel, Nurmaidi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penguatan demokrasi.
Ia menilai masukan dari kelompok disabilitas menjadi referensi penting dalam menciptakan pemilu yang lebih aksesibel dan berkeadilan.
“Bawaslu berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi bagi semua pihak. Setiap masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif di masa mendatang,” jelasnya. (yon)
Editor : Adriyanto Syafril