Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Gubernur: Persoalan Daerah Harus Diselesaikan hingga ke Akar

Willian. • Senin, 15 Juni 2026 | 08:25 WIB
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, berdialog dengan sejumlah aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menegaskan pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan daerah hingga ke akar penyebabnya, termasuk terkait PETI. (DOK BIRO ADPIM)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, berdialog dengan sejumlah aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menegaskan pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan daerah hingga ke akar penyebabnya, termasuk terkait PETI. (DOK BIRO ADPIM)

PADEK.JAWAPOS.COM -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa berbagai persoalan daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan sesaat atau penertiban di lapangan. Menurutnya, setiap persoalan harus ditangani hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Mah­yeldi saat berdialog dengan para aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat lalu (12/6). Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan elemen ma­syarakat untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkembang di Sumbar.

Sejumlah persoalan yang me­ngemuka dalam dialog itu antara lain distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), peningkatan kuali­tas pendidikan, serta penguatan keta­hanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.

Dalam pembahasan mengenai PETI, Mahyeldi menekankan penti­ngnya melihat persoalan secara menyeluruh. Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal tidak bisa diberantas hanya dengan melakukan penertiban di lokasi tambang, tetapi juga harus menyasar faktor-faktor yang mendukung keberlangsungannya.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat ma­salah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, eko­nomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM merupakan salah satu instrumen penting dalam menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” ka­tanya.

Pada sektor pendidikan, Mah­yeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen ma­sya­rakat dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.

“Yang kita dorong adalah ba­gai­mana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan te­rus berkembang dan memerlukan du­kungan semua pihak,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wila­yah yang memiliki keterbatasan akses.

“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendi­dikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.

Selain pendidikan dan lingku­ngan, dialog juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Menurut Mahyeldi, berbagai tantangan sosial perlu dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari dengan tetap mengedepankan aturan serta koridor hukum yang berlaku.

“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.

Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumatera Barat harus berjalan seiri­ng dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutup Mahyeldi. (wni)

Editor : Adriyanto Syafril
#pemprov sumatera barat