PADEK.JAWAPOS.COM -- Pemerintah Kabupaten Tanahdatar bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan bebas dari praktik diskriminasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Tanahdatar Semester I Tahun 2026 di Emersia Hotel Batusangkar, Kamis (18/6).
Forum tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase, Kepala BPJS Kesehatan Batusangkar Syafrudin, Kepala Bappeda Litbang Tanahdatar Adriyanti Rustam, Kepala BPKD Audia Savitri, Sekretaris BKPSDM Yayuk Yusnitasari, Sekretaris Dinas Kesehatan, perwakilan rumah sakit swasta, puskesmas, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Mewakili Bupati Tanahdatar, Plt Asisten Administrasi Umum Setda Tanahdatar Dedi Tri Widono menegaskan forum tersebut memiliki peran strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
“Forum ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita berdiskusi dan mengevaluasi pelayanan kesehatan di 32 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanahdatar. Tujuannya memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses,” ujar Dedi.
Dia menekankan pentingnya optimalisasi sistem rujukan dan distribusi obat agar masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan saat berobat.
Pemkab, kata dia, tidak menginginkan adanya pasien yang harus pulang karena kendala pelayanan maupun terbebani biaya tambahan di luar skema yang berlaku.
“Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Jangan sampai ada pasien yang harus pulang terlebih dahulu karena kendala pelayanan atau harus menanggung biaya tambahan untuk memperoleh obat yang dibutuhkan,” tegasnya.
Dedi juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan petugas administrasi agar mengedepankan pelayanan yang humanis, ramah, dan penuh empati kepada pasien.
“Bagi kita yang berada di garda terdepan pelayanan, senyum kita sudah bagian dari obat. Ada energi positif yang dapat kita tularkan sebelum pasien menerima pengobatan medis,” katanya.
Lebih jauh, Dedi menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di Tanahdatar wajib memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun status sosial.
“Masih banyak masyarakat yang datang berobat dengan keterbatasan ekonomi. Jangan sampai ada penolakan ataupun perlakuan yang membedakan dalam pelayanan. Pastikan setiap warga mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Batusangkar Syafrudin mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tanahdatar dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Forum kemitraan ini merupakan bukti nyata sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Syafrudin.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi pasien maupun fasilitas kesehatan, sekaligus mencari solusi bersama guna meningkatkan mutu layanan.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Karena itu, forum ini menjadi wadah untuk membahas hambatan dan mencari solusi terbaik demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Syafrudin menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan JKN membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, tidak hanya BPJS Kesehatan.
“Keberhasilan penyelenggaraan JKN tidak hanya ditentukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya kolaborasi seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat,” imbuhnya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, Kabupaten Tanahdatar saat ini didukung oleh 28 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terdiri dari 23 puskesmas serta lima klinik dan praktik dokter mandiri. Jaringan layanan tersebut diperkuat oleh empat rumah sakit rujukan.
Untuk cakupan kepesertaan JKN, Tanahdatar telah mencapai 95,56 persen atau lebih dari 367 ribu jiwa dari total sekitar 384 ribu penduduk. Peserta tersebut berasal dari berbagai segmen pembiayaan, baik yang ditanggung APBD maupun APBN. (cc8)
Editor : Adriyanto Syafril