PADEK.JAWAPOS.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan mematangkan persiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 dengan menempatkan netralitas aparatur dan akurasi daftar pemilih tetap (DPT) sebagai fokus utama. Dua aspek tersebut dinilai menjadi penentu terselenggaranya Pilwana yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan Pilwana yang digelar di ruang rapat bupati, Rabu (15/7). Rapat diikuti pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Sekretaris Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, menegaskan seluruh tahapan Pilwana akan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip demokrasi yang jujur, adil, serta transparan. Menurutnya, netralitas aparatur pemerintah maupun penyelenggara pemilihan menjadi syarat utama agar seluruh proses berlangsung objektif dan berintegritas.
“Netralitas menjadi kunci utama. Pemerintah juga melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih tetap secara cermat, serta membuka posko pengaduan untuk menampung kendala masyarakat terkait data pemilih,” ujar Zainal saat memimpin rapat.
Selain memastikan validitas DPT, pemerintah juga mendorong pelaksanaan kampanye yang damai dan edukatif. Masyarakat diimbau memanfaatkan media sosial secara bijak serta menghindari penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik.
Zainal juga mengingatkan seluruh pihak untuk mencegah praktik politik uang karena dapat merusak kualitas demokrasi. Pelanggaran tersebut, katanya, berpotensi dikenai sanksi tegas hingga diskualifikasi calon.
Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan Pilwana, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran. Para calon wali nagari pun diminta siap menerima hasil pemilihan demi menjaga kondusivitas daerah. “Setelah Pilwana selesai, masyarakat harus kembali bersatu untuk membangun nagari,” katanya.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, mengatakan Pilwana harus menjadi momentum mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat akan menentukan lahirnya pemimpin nagari yang berkualitas. “Pilwana merupakan pesta demokrasi badunsanak. Masyarakat perlu berperan aktif menggunakan hak pilih agar lahir pemimpin yang mampu mendorong pembangunan nagari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, menjelaskan Pilwana Serentak 2026 direncanakan digelar di 93 nagari dengan 446 tempat pemungutan suara (TPS).
Ia mengungkapkan, pelaksanaan secara manual diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp294 juta per nagari, sedangkan apabila menggunakan sistem e-voting diperlukan biaya sekitar Rp 1,4 miliar per nagari. “Sebagai gambaran, satu nagari seperti Painan Timur diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 37 juta,” jelasnya.
Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah, Saidal Maspiyudin, menambahkan bahwa calon wali nagari tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas yang baik. Ia menilai penerapan sistem e-voting dapat dipertimbangkan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing nagari.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi, terutama terkait pemutakhiran data pemilih. Validasi DPT dinilai menjadi faktor krusial bagi keberhasilan Pilwana, di samping pencegahan politik uang, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Pesisir Selatan menargetkan Pilwana Serentak 2026 dapat berlangsung aman, tertib, demokratis, serta melahirkan pemimpin nagari yang berkualitas dan mampu mendorong kemajuan daerah. (yon)
Editor : Adriyanto Syafril