Penandatangan tersebut dilakukan karena Pemprov Jabar berhasil menerapkan sistem Merit dengan kategori sangat baik dalam Manajemen ASN di lingkungan pemprov setempat. Penandatangan MoU dilaksanakan langsung oleh Bupati Sijunjung Benny Dwifa bersama Gubenernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil.
Turut dihadiri Asisten III Setdakab Sijunjung Edwin Suprayogi, Kepala Bapppeda Yuni Elvisa, Kadis Nakertrans Khamsiardi, Kadis Kominfo David Rinaldo, Plt Inspektur Daerah Rahmat Ronalsi Rosman, Sekretaris BKPSDM Medi, Kabag Tapem Roni, Kabag Organisasi Wandri Fakhriza, seta sejumlah pajabat terkait lainnya.
Selain Bupati Sijunjung Benny Dwifa, nota kesepahaman juga dilakukan antara BKPSDM Sijunjung dengan Pemprov Jabar yang ditandangani oleh Kepala BKPSDM Sijunjung Riky Mainaldi Neri dan Kepala BPSDM Provinsi Jabar Yulia Dewita.
Terkait hal tersebut, Bupati Sijunjung Benny Dwifa menyebut pihaknya bekerja sama dalam membangun sistem merit di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
“Hari ini kita (Pemkab Sijunjung dan Pemprov Jabar) sudah melakukan penandatangan MoU. Mudah-mudahan ke depannya sistem merit di Pemkab Sijunjung segera dapat diterapkan,” ujar Benny Dwifa melalui siaran persnya, Kamis (5/1).
Terkait hal ini, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menyambut baik atas kunjungan dan MoU dengan Pemkab Sijunjung. Berbagai hal sempat dijelaskan secara panjang lebar oleh Gubernur Jabar pada kegiatan MoU itu.
Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan bahwa kunci kesuksesan dari sistem merit di Jawa Barat yakni harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan.
“Karena kita akan mencari yang terbaik dari yang baik, nanti pimpinan yang akan memilih. Jadi kita mengusulkan 3 yang terbaik, nanti pimpinan/PPK yang akan memilih dari ketiga tersebut sehingga dibutuhkan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan sistem merit,” bebernya.
Setelah komitmen pimpinan, hal pertama yang perlu dibangun adalah sistem Big Data. Dimana nama sistem ini untuk di Jawa Barat adalah SIAP JABAR (Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat). Ketika big data sudah terbangun, BKD dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat yang dilayani lalu dibandingkan dengan PNS.
Dikisahkannya, setelah dianalisis, ternyata terdapat kesenjangan generasi antara masyarakat dengan PNS yang ada. Dimana masyarakat didominasi oleh generasi milenial, sedangkan PNS banyak yang akan pensiun, sementara proses regenerasi ASN tidak bisa direkrut dalam jumlah banyak.
Maka itu dibutuhkan upaya percepatan. Caranya adalah dengan sistem merit, dibangun pola karir dengan manajemen talenta. “Untuk menuju sistem birokrasi yang baik dan tata layanan maksimal, diperlukan terobosan, inovasi-inovasi,” tegasnya.
Selain itu, pencapain tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi luar biasa tiga pilar yang saling bersinergi, yaitu BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Sehingga pada penilaian penerapan Sistem Merit 2022, Pemerintah Provinsi Jabar dinilai sudah mengimplementasikan pengelolaan SDM aparatur dengan mengedepankan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi terbaik.
“Berkat terobosan ini kinerja organisasi Pemdaprov Jabar jadi meningkat. Sebagaimana tertuang dalam Indeks RB dan SAKIP, Jawa Barat meraih kategori A dari hasil penilaian Menpan RB,” tukasnya.
Ia berharap setelah kerja sama ini sistem merit juga dapat diterapkan di Kabupaten Sijunjung, dan Pemkab Sijunjung bisa menjadi motor pelaksanaan sistem merit di Sumbar nantinya. (atn) Editor : Novitri Selvia