Untuk diketahui, Kecamatan Tigo Lurah terletak di pedalaman Kabupaten Solok, sebagian besar wilayah kecamatan belum tersentuh jaringan telekomunikasi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 silam.
Kepala SMPN 4 Tigo Lurah, Asral mengatakan, sebanyak 17 siswa SMPN 4 Tigo Lurah terpaksa dibuatkan tempat khusus untuk mengikuti ANBK, di lokasi yang berada di bukit belakang sekolah, atau sekitar 10 menit perjalanan dari gedung sekolah mereka.
Meja sederhana dibuatkan untuk menopang laptop yang menjadi alat untuk ujian, kemudian para siswa duduk beralaskan tikar dan ada juga dengan tumpukan daun. Di tengah rimbunnya hutan, para siswa tetap serius dalam mengerjakan soal-soal ujian.
"Sejumlah kegiatan sekolah yang berbasis online juga kita laksanakan di sini (di hutan), karena hanya di sini titik yang bisa mengakses internet," ujar Asral kepada Padang Ekspres, Selasa (19/9).
Asral mengatakan, di Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah memang tidak memiliki akses internet, meskipun demikian ada beberapa spot tertentu yang bisa mendapatkan jaringan internet. Salah satunya di bukit yang menjadi lokasi ANBK digelar.
Ia menuturkan, lokasi tersebut menjadi ruang belajar khusus bagi sekolah tersebut terutama untuk pelajaran/kegiatan yang bersifat online. Di titik itu juga menjadi lokasi favorit siswa untuk mengakses internet, karena memang jaraknya yang cukup dekat dengan sekolah dibanding beberapa titik lainnya.
"Kendala kita dalam proses belajar-mengajar ya jaringan internet ini, tapi kita tidak boleh menyerah pada keadaan, untungnya beberapa titik ada jaringan internet, jadi kita manfaatkan itu, meskipun jika dibandingkan kecamatan-kecamatan tetangga, saya iba melihat siswa saya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, ANBK merupakan program evaluasi yang dilakukan Kemendikbud Ristek guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh tingkat pendidikan. Program ini dilakukan oleh Kemdikbud untuk menilai secara keseluruhan baik dari sisi kognitif maupun non kognitif siswa.
"Saat mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Dan tidak menutup kemungkinan, nasib yang sama juga akan dirasakan oleh siswa dari tingkatan lainnya di nagari ini, karena ANBK 2023 juga akan dilaksanakan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA," jelasnya.
Menyikapi hal itu, Bupati Solok Epyardi Asda mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Tigo Lurah.
"Saya melalui pemerintah Kabupaten Solok selalu mengupayakan bagaimana seluruh akses informasi bisa sampai ke masyarakat, karena di zaman serba internet ini," ujarnya.
Menurutnya, jaringan internet tidak sebatas komunikasi saja lagi, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang banyak hal sendi-sendi kehidupan, terutama di bidang pendidikan, semuanya sekarang sudah serba digital.
Terkendala Rumitnya Prosedur.
Selain itu, Epyardi juga menyampaikan keresahannya terkait dengan usaha pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Solok. Karena pembangunan fasilitas komunikasi, seperti tower pemancar (BTS), terkesan rumit serta ada kepentingan bisnis di pihak provider, hal tersebut yang menjadi kendala percepatan pemerataan telekomunikasi di Kabupaten Solok.
"Di sisi pemerintah sendiri saya pikir kerumitannya juga sangat luar biasa, rumitnya prosedur yang berbelit-belit menjadi penghalang kita, apalagi pihak provider terlalu mementingkan unsur bisnisnya, itulah yang saat ini menjadi kendala kita di Kabupaten Solok," cetusnya.
Hal itu dikatakannya, terkait pembangunan tower pemancar yang akan dilakukan di Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Karena sesuai dengan laporan Walinagari dan Dinas Kominfo yang mengurus, teknis pembangunan itu masih terkendala surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Padahal sesuai dengan keterangan Wali Nagari Bukit Bais, di level bawah nagari sudah terlebih dahulu semangat dan menyelesaikan soal pembebasan lahan untuk pembangunan tower, dan kini harus terkendala proses administrasi yang terlalu lama di tingkat Provinsi.
"Sesuai laporan yang saya terima, surat kita sudah masuk ke propinsi dari pertengahan Agustus 2023, dan sampai sekarang belum progres sama sekali, bahkan tim kehutanan yang harusnya sudah melakukan survei ke lapangan juga belum," jelasnya.
Entah berapa lama proses administrasi seperti itu saja mesti ada kepastian. Sementara waktu dan kebutuhan akan jaringan komunikasi berjalan terus, terutama untuk dunia pendidikan yang serba daring.
"Sementara kita menuntut ekonomi dan pendidikan bangsa ini maju, di sisi lain kerumitan prosedur malah terkesan menjadi penghalang," tukasnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra menyebut, saat ini di Kabupaten Solok terdapat 12 nagari Kategori No Internet Access, dan 4 nagari kategori Blank Spot Area.
Tahun 2022 lalu Pemkab Solok sudah mengajukan permohonan jaringan telekomunikasi kepada Kemenkominfo RI melalui Badan Aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (BAKTI), untuk pengadaan jaringan di lokasi Blank Spot.
Namun, status Kabupaten Solok yang bukan daerah tertinggal, membuat program tersebut belum bisa dijalankan di Kabupaten Solok. Program Bakti itu hanya untuk kabupaten tertinggal.
Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan pembangunan Tower di beberapa kawasan Blank Spot, salah satunya di Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungailasi.
Pihak nagari sudah menuntaskan pembebasan lahan. Tapi, teknis pembangunan itu masih terkendala surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Sumbar.
"Saat ini kami masih mengupayakan mengikuti prosedurnya, semoga ke depannya bisa dipercepat, karena itu baru satu tower, sedangkan Kabupaten Solok terdapat beberapa titik blank spot yang harus dikejar pembangunannya," tukasnya. (frk) Editor : Hendra Efison