PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari setelah banjir bandang atau galodo menerjang Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Senin malam (21/9/2026).
Banjir bandang membawa material lumpur dari kawasan perbukitan dan berdampak pada sejumlah permukiman warga serta kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan keputusan penetapan status tanggap darurat diambil setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Dampak galodo juga merusak sejumlah fasilitas pemerintahan. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Selama masa tanggap darurat, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan sebagai posko evakuasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan logistik masyarakat yang terdampak bencana.
Selain penanganan warga terdampak, pemerintah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
Alat berat disiagakan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait untuk melakukan pengerukan sedimen sungai.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dampak lanjutan, terutama karena terdapat peringatan dini BMKG mengenai potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat meninjau lokasi bencana, Selasa (22/9/2026), meminta penanganan korban, pemenuhan kebutuhan logistik, serta pendataan dan validasi kerusakan dilakukan secara cepat dan akurat.
Data kerusakan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah warga maupun fasilitas pemerintahan yang terdampak.(*)
Editor : Hendra Efison