Program ini dilaksanakan di 20 sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA).
Sekretaris Daerah (Sekda) Solok Selatan, Syamsurizaldi, mengatakan distribusi makanan bergizi tersebut disalurkan melalui dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di daerah tersebut.
“Sudah mulai dari Senin pekan ini dan didistribusikan dari dua SPPG, yakni di Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, dan Bukit Patanahan, Kecamatan Sangir,” jelas Syamsurizaldi, Jumat (29/8/2025) di Padang Aro.
Menu yang diberikan kepada para pelajar disiapkan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BGN juga menempatkan staf khusus di tiap SPPG untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga.
“Contohnya menu hari ini, siswa mendapatkan nasi dengan lauk telur, sayur, dan buah. Selain itu juga diberikan susu sebagai pelengkap kebutuhan gizi harian,” tambah Syamsurizaldi.
Program ini diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar dan mencegah masalah stunting di daerah.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah bersama BGN akan membuka dua SPPG tambahan, masing-masing di Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Jujuan. Dengan bertambahnya unit pelayanan, jumlah pelajar penerima manfaat MBG di Solok Selatan akan semakin meluas.
Syamsurizaldi juga mengajak masyarakat, termasuk perantau asal Solok Selatan, untuk berpartisipasi dalam menyukseskan program ini dengan mendaftarkan diri sebagai penyelenggara SPPG.
“Untuk mencakup seluruh wilayah Solok Selatan, hingga menyasar balita dan ibu hamil, diperkirakan dibutuhkan sekitar 17 hingga 20 SPPG. Maka dari itu, kami mengajak masyarakat yang berminat untuk ikut berkontribusi,” katanya.
Ia menjelaskan pembangunan dan pengelolaan SPPG dilakukan oleh pihak ketiga dengan proses verifikasi langsung oleh BGN. Pemerintah kabupaten sendiri berperan menyediakan data sasaran penerima program.
“Jadi kesiapan sarana dan operasional semuanya dilakukan oleh BGN. Sedangkan pemerintah daerah hanya memberikan data sasarannya. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program ini,” pungkasnya. (tno)
Editor : Adetio Purtama