Seharusnya, kata Nurnas, persiapan yang dilakukan benar-benar bikin nyaman dan aman pemudik serta perantau yang pulang kampung. Rakor yang melibatkan seluruh stakeholders termasuk infrastruktur jalan nasional dan provinsi harus dilakukan dari jauh-jauh hari sehingga koordinasi bisa dilakukan dan persoalan bisa diatasi.
"Kalau sekarang dilakukan sudah terlambat. Misalnya, soal infrastruktur memperlancar mudik. Dari tahun ke tahun, persoalan yang muncul tiap tahun selalu soal kemacetan di Pasar Kotabaru dan 15 titik lainnya. Seharusnya kan tahun ini berkurang, misalnya tinggal 5-6 titik saja lagi. Artinya ada yang selesai diatasi atau dikerjakan pemerintah, bukan itu ke itu saja tiap tahun. Begitu pula jalur rawan longsor, sama saja, itu ke itu juga yang disampaikan," tegas HM Nurnas dalam dua sesi diskusi bertema "Mudik Nyaman dan Sembako Stabil jelang Lebaran 2022" sekaligus buka bersama Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di Mercure Hotel Padang, Sabtu (23/4/2022) malam.
Menurut Nurnas, beberapa tahun lalu sudah ada solusi yang ditawarkan Dirlantas waktu itu Kombes Pol Singgamata dalam mengatasi kemacetan Kotobaru. Bahkan, timnya juga bergerak melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat dan memindahkan pedagang mundur ke belakang hingga memasang kamera CCTV.
Kemudian, Singgamata memberikan masukan jangka panjang kepada Pemkab Tanahdatar dan Pemprov Sumbar untuk mengatasi persoalan itu.
"Namun hingga menghadapi Lebaran tahun ini seperti tidak ada tindaklanjut dari masukan solusi yang ditawarkan. Begitu juga masukan dari berbagai pakar transportasi dan dewan. Buktinya dalam daftar daerah rawan macet, Pasar Kotobaru masih masuk daftar yang dirilis tahun ini," tegas Nurnas.
Untuk itu, kata Nurnas, harus ada fokus pemerintah daerah dalam mengatasi masalah terutama yang menyangkut kepentingan publik atau hal-hal yang sudah masuk dalam RPJP dan RPJMD.
"Apalagi kemacetan di jalur itu bukan hanya pada mudik Lebaran. Pada akhir pekan, hari pasar dan hari libur bersama nasional biasanya juga macet. Jadi, harus fokus selesaikan masalah satu-satu. Begitu juga dengan titik-titik macet akibat jalan rusak dan perlintasan sebidang," tambah Nurnas.
Menurut Nurnas, perlu juga diberi kepercayaan kepada dinas untuk melakukan terobosan dan kreasi bila mengatasi masalah tersebut butuh anggaran besar. "Kalau kepala daerah dan pejabat dinasnya kurang kemampuan lobi, susah kita berubah. Misalnya, minta dinas berkoordinasi dengan Balai Jalan agar dibantu Kementerian PUPR untuk mengatasinya bila bangun jembatan layang APBD tidak mampu. Jadi ada lobi-lobi ke pusat, baik itu ke Kementerian PUPR maupun anggota DPR RI dapil Sumbar," jelas mantan Ketua LPJKD Sumbar ini.
Solusi lainnya yang sudah dilakukan dulu pada era Gubernur Gamawan Fauzi dengan membangun jalan Sicincin-Malalak, kata Nurnas seharusnya dilanjutkan penyelesaiannya. Itu salah satu solusi mengatasi macet Padang-Bukittinggi.
"Namun yang terjadi sekarang justru masih ada lima titik yang panjangnya tak panjang-panjang amat yang belum selesai pembebasan lahannya. Seharusnya itu sudah diselesaikan jika pemda fokus sehingga bisa membantu mengurangi arus transportasi di jalan utama Padang-Bukittinggi," tandasnya.
Anggota DPD RI Leonardy Harmainy mengatakan kesiapan infrastruktur di daerah sangat menentukan kenyamanan pemudik. Jika jalannya rusak, maka kenyamanan yang diharapkan tidak bakal didapat. Bahkan, tahun ini justru muncul lagi kekhawatiran para pemudik bakal berjam-jam di jalan. Baik akibat macet,.pasar tumpah, jalan rusak maupun perlintasan sebidang.
"Kalau baru diatasi sekarang, saya rasa tidak akan terkejar dan hasilnya pun jika dilaksanakan tidak optimal," tandas Leonardy yang juga Kepala Badan Kehormatan DPD RI ini.
Untuk itu solusi jangka pendek yang perlu dilakukan, kata mantan Ketua DPRD Sumbar ini adalah, memperbanyak posko pengamanan mudik. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan yang jumlahnya juga lebih banyak harus bekerja lebih keras dalam mengantisipasi dan mengurai kemacetan serta mengarahkan ke jalur-jalur alternatif yang siap dilintasi.
Solusi kedua, kata Leonardy, memperbanyak lokasi yang bisa dijadikan rest area atau tempat orang beristirahat sehingga arus transportasi tidak berjalan dalam jumlah besar di jalanan. "Jadi, sebagian ada yang beristirahat di rest area-rest area itu, dan kemacetan bisa berkurang," kata Leonardy dalam diskusi yang juga dihadiri Ketua Badan Promosi Pariwisata Sumbar Sari Lenggogeni itu.
Sementara itu untuk jangka panjang, menurut Leonardy, harus beranjak sejenak ke solusi tahun 2005 silam yakni dengan membangun jalan tol Padang-Bukittinggi. Kalau dulu secara ekonomi dinilai belum efisien. "Nah, saat ini saya kira itu yang perlu dibangun. Jalan tol Padang-Bukittinggi," katanya. (esg)
Editor : padek