Menteri PUPR memberikan persetujuan dalam surat tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor BM 0201-Mn/2407 perihal Persetujuan Prakarsa Pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lauik. Gubernur menyebutkan, Pemprov Sumbar akan segera menyelesaikan Revisi RTRW Sumbar dan mendorong percepatan izin kawasan hutan dari Kementerian LHK.
“Berkat doa dan usaha bersama, Alhamdulillah pada 30 Oktober 2023 kemarin Bapak Menteri PUPR telah menyetujui Prakarsa Pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lauik. Selang lima hari saja setelah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumbar, yang memang kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan terkait rencana pembangunan flyover ini,” ucap Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (11/10/2023).
Gubernur menyebutkan, segala kelengkapan dokumen dan studi kelayakan pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lauik sebelumnya telah dikirimkan oleh Dirut PT Hutama Karya (HK) selaku pimpinan Konsorsium PT HK Infrastruktur (HKI) pada 31 Maret 2023 setelah melakukan tahapan "value engineering" bersama Kementerian PUPR, KNKT, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Perhubungan Sumatera Barat serta lembaga terkait lainnya.
Kemudian, dalam surat persetujuan Menteri PUPR, terdapat beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti, agar permintaan Presiden RI untuk memancang tiang pertama (groundbreaking) Flyover Sitinjau Lauik pada 19 Desember 2023 dapat terealisasi.
Ada dua poin yang perlu ditindak lanjuti segera, kata gubernur adalah, pertama, menyegerakan penyelesaian revisi RTRW yang saat ini sedang berproses baik di Kementerian PUPR maupun pembahasan di DPRD. Dalam revisi tersebut sudah dicantumkan rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Provinsi Sumbar dan RTRW Kabupaten/Kota terkait, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Solok.
Kedua. menjelang dua dokumen tersebut difinalisasi, gubernur akan membuat surat pernyataan bahwa pembangunan flyover tersebut tercantum di dalam Revisi RTRW Sumatera Barat.
Kemudian, lanjut mantan wali kota Padang dua periode itu, pihaknya mendorong percepatan proses izin penggunaan kawasan hutan oleh Kementerian LHK karena proyek ini melewati kawasan hutan lindung.
Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap seluruh pihak, OPD terkait dan masyarakat Sumbar, baik di ranah maupun di rantau, turut mendukung dan mendoakan agar upaya tindak lanjut yang ditempuh Pemprov Sumbar bisa menuai hasil maksimal.
Pemprov Sumbar berterima kasih kepada seluruh pihak yang sejauh ini telah ikut berjuang dalam rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik ini.
“Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat cepat merespons. Terutama sekali saat kita berbincang intensif dan langsung menyerahkan surat ke tangan beliau untuk meminta beliau mendorong percepatan pembangunan flyover ini saat agenda kunjungan beliau ke Sumbar. Bahkan, saat itu beliau langsung menelpon Pak Menteri PUPR dan mengutarakan permintaan groundbreaking Flyover Sitinjau Lauik dilakukan pada 19 Desember 2023 nanti. Presiden pada tanggal itu juga berencana hadir langsung memimpin Upacara Hari Bela Negara (HBN) di Kabupaten Limapuluh Kota,” ucap Mahyeldi.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih dari seluruh masyarakat Sumbar atas dukungan penuh Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menteri LHK, Dirut HK serta legislator Sumbar di DPR RI yang ikut mengupayakan realisasi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik tersebut.
“Keberadaan Flyover ini sangat penting dan didamba-dambakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Semoga usaha bersama ini lekas terealisasi, sehingga segera berdampak pada perekonomian dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan di Sumbar. Saya meminta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerja keras menyegerakan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover ini,” ucap Gubernur.(rel) Editor : Admin Padek