Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Menteri PUPR: Banjir Bandang Pesisir Selatan Diduga Akibat Illegal Logging dan Hujan Ekstrem

Heri Sugiarto • Senin, 11 Maret 2024 | 23:28 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menduga banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, dipicu oleh illegal logging dan hujan ekstrem. (Foto: Adpim Pemprov Sumbar)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menduga banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, dipicu oleh illegal logging dan hujan ekstrem. (Foto: Adpim Pemprov Sumbar)
PADEK.JAWAPOS.COM-
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (11/3/2024). 
 
Menteri Basuki menduga dua kemungkinan pemicu banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu illegal logging  (pembalakan hutan) dan hujan ekstrem.

"Kondisi geografis juga sangat berpengaruh, tebing lalu jalan dan langsung ke sungai, luncuran airnya cepat. Tapi sebetulnya hutan di Sumatera Barat ini lebih baik dari daerah lain. Dulu saya meninjau sebelum banjir, airnya bening, pasti catchment areanya baik. Tapi saya curiga galodo atau banjir bandang ini ada dua kemungkinan, ada ilegal logging di atas atau karena ada curah hujan yang ekstrem," ungkapnya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pesisir Selatan merupakan daerah yang terdampak parah banjir bandang. Tercatat 74 ribu jiwa sempat mengungsi akibat hujan ekstrem pada Kamis 7 Maret 2024 lalu.

Tidak hanya permukiman warga yang terdampak. Akses jalan nasional juga sempat terputus karena jalan terban dan jembatan rusak.

"Kami berterimakasih Kementerian PUPR dan jajaran balai di daerah merespon ini dengan cepat. Hari ini seluruh akses sudah bisa dilalui meskipun perbaikannya masih bersifat darurat. Beberapa pekan ke depan Pak Menteri menjanjikan bisa selesai dengan kondisi yang lebih baik," kata Mahyeldi.

Menteri Basuki memastikan Kementerian PUPR akan membantu perbaikan prasarana umum yang rusak akibat bencana tersebut.

"Saya bertanggungjawab untuk prasarana umum yang terdampak. Kalau ada jalan, jembatan, kantor, sekolah, dan fasilitas umum rusak, itu tanggungjawab Kementerian PUPR," kata Basuki.

Perbaikan permukiman warga yang rusak, menurut Basuki, menunggu laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kategori kerusakannya.

"Perbaikannya bisa dibantu stimulan untuk yang rusak ringan dan sedang. Kalau yang berat bisa dibangunkan kembali. Tentu untuk itu, kita perlu menunggu pendataan dari BNPB," ujarnya.

Material banjir bandang yang menutupi akses jalan ditargetkan rampung dalam sepekan. Penguatan tebing-tebing di sungai juga akan dilakukan.

"Kita kerjakan dulu agar akses bisa pulih. Tentang berapa biaya perbaikannya, kami belum hitung. Kita kerjakan dulu, nanti kan diaudit juga sama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan," tambahnya.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, 23 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, dan 74 ribu masyarakat sempat mengungsi akibat banjir bandang dan longsor.

Sebanyak 866 rumah rusak berat, 139 unit rusak sedang, dan 579 unit rusak ringan. 16 unit jembatan dan 355 meter jalan juga mengalami kerusakan. Total kerugian di Pesisir Selatan diperkirakan mencapai Rp212 miliar.(rel)

Editor : Heri Sugiarto
#Banjir Pesisir Selatan #basuki hadimuljono #gubernur Sumbar dan menteri pupr #penyebab banjir bandang #menteri pupr #Mahyeldi #pesisir selatan