Saat ini, pengendara yang ingin ke arah Bukittinggi dan sebaliknya bisa melintasi jalan alternatif Sicincin-Malalak dan Padanglua-Malalak atau via Lubukbasung-Kelok 44. Jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh, bisa melintasi Sitinjau Lauik - Solok - Danau Singkarak - Padangpanjang.
Namun, sayangnya jalan Padanglua-Malalak yang banyak dilintasi kendaraan, apalagi saat libur sekolah saat ini kondisinya macet parah dan rusak berat. Bahkan, jalur yang hanya 9 km itu ditempuh hingga 3 jam.
Ahli Geologi Sumbar Ade Edward menyesalkan terjadinya kondisi tersebut. Menurutnya, Sumbar merupakan daerah rawan bencana dan memiliki keunggulan di sektor pariwisata.
Untuk itu, di era Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dulu telah digagas infrastruktur terintegrasi untuk mengantisipasi sewaktu-waktu terjadi bencana, menunjang pariwisata dan logistik.
Seperti saat ini, jalur Padang-Bukittinggi via Lembah Anai tidak bisa dilalui akibat banjir bandang beberapa waktu lalu, altenatifnya masyarakat dari Padang bisa melintasi jalur Sicincin-Malalak itu.
Seharusnya, kata Ade, jalan-jalan itu selama ini dipelihara dengan baik untuk akses transportasi publik dan juga sebagai antisipasi jika jalur lainnya terjadi bencana seperti longsor dan jalan terban seperti yang dialami Lembah Anai saat ini.
"Era Gamawan Fauzi Gubernur mulai digagas infrastruktur terintegrasi di Sumbar. Mulai dilakukan rencana jalur alternatif Padang-Bukittinggi, skemanya termasuk Sicincin-Malalak. Tidak itu saja ada jalur alternatif Buayan, Asam Pulau keluar Sicincin masuk Malalak," ungkap Ade Edward.
Kemudian, lanjutnya, digagas waktu itu terowongan Padang-Solok dan jembatan di Ngarai Sianok. "Semua itu sudah ada desainnya, tapi road map tinggal road map. Derita itu kini terasa, setelah jalur Lembah Anai putus total. Kendaraan pun suka tidak suka masuk Padanglua dan Malalak-Sicincin, tapi sayangnya kini rusak berat," jelasnya.
Jangankan melakukan antisipasi dengan pemeliharaan rutin terhadap jalan tersebut, kata Ade, respons pemerintah daerah terhadap kondisi yang dikeluhkan publik saat ini juga lamban.
"Soal kenyamanan publik janganlah bicara kewenangan dan uang juga lagi, lihat dan dengarlah jeritan pengendara setiap hari di ruas itu. Segeralah bergerak melakukan perbaikan. Untuk kepentingan publik, banyak cara yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan," tegasnya.
Untuk perbaikan jalan itu, katanya, saat ini zaman sudah modern. Teknologi beton pun sudah tinggi. "Bahkan, ada beton yang dua jam sudah keras. Kuncinya, sekarang mau gak perbaiki ruas jalan itu, atau membiarkan derita publik berkepanjangan hingga jalur Lembah Anai selesai diperbaiki dan dilewati," ujar mantan Manager Pusdalops BPBD Sumbar itu.
Untuk perbaikan jalan itu, katanya, saat ini zaman sudah modern. Teknologi beton pun sudah tinggi. "Bahkan, ada beton yang dua jam sudah keras. Kuncinya, sekarang mau gak perbaiki ruas jalan itu, atau membiarkan derita publik berkepanjangan hingga jalur Lembah Anai selesai diperbaiki dan dilewati," ujar mantan Manager Pusdalops BPBD Sumbar itu.
Sedangkan pengusaha Sumbar Sam Salam mengatakan, bila alasannya anggaran, maka banyak mekanisme pembiayaan yang bisa dilakukan asal gubernur mau dan tidak melanggar regulasi. "Pakai saja mekanisme profit sharing," ujar Sam Salam.
"Kalau pengusaha Sumbar ini separuh saja satu visi dengan gubernur dan ketua DPRD, ada ruang koordinasi dan komunikasi. Ruas jalan Malalak-Padanglua yang viral saat ini atau infrastruktur lain di Sumbar bisa dikerjakan dengan mekanisme profit sharing tadi itu," ujar Sam Salam.(*)