PADEK.JAWAPOS.COM—Indonesia benar-benar tengah di hembalang kejahatan dunia maya. Di Bali, ratusan warga negara asing digerebek karena terlibat skimming. Sedangkan kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) belum tuntas terselesaikan dan dampak yang dirasakan pun terus terasa.
Seminggu terakhir, misalnya, para calon mahasiswa baru (camaba) pelamar Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kalang kabut. Banyak yang tak bisa mendaftar ulang program beasiswa itu lantaran laman KIP kuliah Kemendikbudristek error.
Syakira, 19, salah satunya. Camaba Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, itu nyaris putus asa dengan kelanjutan nasibnya untuk berkuliah. Pasalnya, KIP kuliah yang jadi satu-satunya harapannya untuk bisa melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi justru mengalami gangguan teknis pada layanannya.
Website KIP kuliah error menjelang penutupan daftar ulang pengajuan KIP kuliah pada 25 Juni 2024. Para pelamar KIPK memang diwajibkan daftar ulang setelah dinyatakan diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) yang dituju. Setelah itu, akan dilakukan seleksi dan verifikasi data oleh pihak kampus.
”Kami kesulitan untuk daftar ulang, Kak,” keluhnya saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin (28/6).
Dia tidak bisa melengkapi syarat daftar ulang KIP kuliah karena website KIP kuliah error. Kartu peserta KIP kuliah data desil dan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)-nya tersimpan di laman tersebut.
Dalam KIP kuliah, desil itu mengacu pada kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pada situs Pusat Layanan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek disebutkan bahwa peserta yang layak mendapat KIP kuliah adalah peserta yang berada hingga maksimal desil ke-3. ”Semua tertera di sana,” sambungnya.
Hati Syakira rasanya diremas kencang. Bayang-bayang untuk bisa mengenyam bangku kuliah terasa semakin jauh.
Memang, besaran uang kuliah tunggalnya (UKT) belum ditetapkan. Biasanya, besaran UKT disampaikan seusai daftar ulang.
Namun, berapa pun besarannya nanti, sang ayah sudah menegaskan tak bisa membiayainya kuliah karena tak ada uang. Saat SMA pun, dia hanya mengandalkan beasiswa program Indonesia pintar (PIP) untuk biaya pendidikannya.
”Aku tinggal sama wali, sama nenek. Ibu sudah meninggal, ayah sudah punya keluarga baru. Harapannya cuma dari KIP kuliah ini untuk kuliah,” tuturnya.
Kekhawatiran serupa turut dirasakan peserta Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Putra. Pasalnya, tak ada jaminan data-data yang sudah disetorkan olehnya ke panitia masih tetap aman.
Jika nanti data-data tersebut benar-benar hilang dan tak ada back up yang disiapkan, sangat mungkin dia harus kembali mengisi ulang semua data dan dokumen yang disyaratkan. Bahkan, bisa jadi malah makin banyak dokumen yang diminta.
”Iya kalau cuma hilang. Kalau nanti diperdagangkan (data-datanya yang sudah di-submit, red)?” ujarnya.
Fungsional Widyaprada Ahli Utama Kemendikbudristek Abdul Kahar mengungkapkan, ada kemungkinan pendaftaran BPI diperpanjang. Informasi lebih detailnya akan diberikan setelah sistem layanan BPI dipulihkan.
Pendaftaran BPI dalam negeri sejatinya akan ditutup besok (30/6). ”Karena gangguan sistem yang ada saat ini bukan di Kemendikbudristek, tapi di PDN yang kena hack kan,” ujar mantan kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tersebut.
Di laman beasiswa.kemdikbud.go.id, Kemendikbudristek sudah memberikan pemberitahuan atas gangguan layanan yang disebabkan oleh PDNS 2 Kominfo pada 20 Juni 2024, pukul 04.15 WIB. Sehingga berimbas pada layanan dan aplikasi pengguna PDNS 2. Saat ini pihak PDNS dan Pusdatin Kemendikbudristek pun telah berkoordinasi untuk melakukan upaya percepatan pemulihan gangguan.
Sayangnya, dalam pengumuman tersebut, tidak turut disampaikan solusi bagi calon pendaftar yang masih belum submit. Padahal, nasib pendidikan mereka sangat bergantung pada beasiswa yang akan diikuti itu.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Adhika Ganendra terkait hal tersebut. Jawa Pos pun sudah berupaya menghubungi Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris, tetapi belum direspons.
Beda dengan Kemendikbudristek, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan perlindungan DTKS. Dia mengatakan, pihaknya sejak awal mencoba melindungi data yang ada di DTKS semaksimal mungkin dengan penggunaan alat, teknologi, dan software yang dibuat sendiri.
”Saya tidak bisa jelaskan cara yang kami kerjakan, tapi bahwa kami mencoba bagaimana melindungi data kami. Tapi, kami berupaya melindungi karena memang impact-nya cukup berat kalau itu terjadi,” ujarnya.
Sejak menjadi menteri, Risma memang sangat fokus terhadap DTKS. Bukan hanya perkara sistem, tapi juga updating data. Saat itu, selama tiga bulan dia hampir tak pernah pulang karena harus memperbaiki DTKS hingga subuh.
Kenapa tidak Pikirkan Back Up?
Sementara itu, serangan siber yang belum pulih terus menjadi sorotan. Bahkan, Muhammadiyah turut bersuara lantaran menjadi korban dari ”bencana” siber tersebut. Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan, pihaknya menyesalkan terjadinya bencana tersebut. Apalagi, serangan itu diduga berimbas pada bocornya data PDN.
Ismail menyebut ada ribuan lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah yang datanya berada di PDN. Mulai dari data lembaga pendidikan di tingkat dasar hingga perguruan tinggi serta data ribuan dosen dan guru besar.
”Serangan yang terjadi di PDN ini bukan sekadar insiden biasa, tapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” ujarnya.
Muhammadiyah juga prihatin karena pemerintah ternyata tidak memiliki back up data dari beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang tersandera ransomware lockbit. Ismail menyebut hal itu merupakan bentuk kesalahan pemerintah. Terutama dalam konteks perencanaan pembentukan PDN.
”Kenapa tidak memikirkan sistem back up saat perencanaan?” ungkapnya.
Pendiri Drone Emprit itu mendesak pemerintah bertanggung jawab atas masalah siber yang terjadi saat ini. Ismail juga meminta langkah-langkah pemulihan segera dilakukan agar dampak dari serangan siber ganas tersebut tidak semakin luas. ”Dalam mengatasi masalah PDN ini, pemerintah harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat,” imbuhnya.
Layanan Imigrasi Pulih
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM Silmy Karim memastikan mulai kemarin seluruh layanan imigrasi sudah bisa berjalan 100 persen. Layanan keimigrasian perlintasan, visa online, dan paspor sudah berjalan.
”Alhamdulillah, sudah berhasil di-recover 100 persen. Mungkin ada gangguan satu dua, menunggu proses kestabilan,” terangnya dalam konferensi pers kemarin petang.
Silmy mengakui proses pemulihan itu membutuhkan banyak waktu. Sebab, Ditjen Imigrasi harus memulihkan banyak layanan yang menjadi kewenangannya. Ditjen Imigrasi harus memulihkan data di 431 layanan di seluruh Indonesia dan 152 layanan di luar negeri.
Layanan paspor memang menjadi yang terakhir dalam proses pemulihan itu. Sebab, imigrasi harus melakukan setting ulang di masing-masing layanan dan proses tersebut memang membutuhkan waktu.
Silmy menambahkan, masyarakat yang ingin mengurus paspor lewat aplikasi M-Paspor diminta untuk instal ulang. Langkah itu penting bagi pengguna yang mengalami gangguan. (mia/tyo/elo/c6/ttg/jpg)
Editor : Hendra Efison