PADEK.JAWAPOS.COM-Kolaborasi dengan berbagi pihak penting dilakukan guna mengatasi persoalan kemiskina. Apalagi Sumbar termasuk daerah rawan bencana.
Hal itu ditegaskan Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9) di Aula Kantor Bappeda Sumbar.
Audy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan hingga nol persen.
“Kita masih punya tantangan besar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Meskipun pada 2023 sudah ada enam daerah yang berhasil, kita tidak menutup mata bahwa kondisi kebencanaan alam belakangan ini membuat kondisi kembali sulit,” jelas Audy.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Barat menghadapi sejumlah bencana alam seperti letusan Gunung Marapi pada Desember 2023 yang berdampak pada tiga kabupaten/kota, serta banjir bandang Maret dan Mei 2024 yang menghantam hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar.
Bencana-bencana ini jelas berdampak pada kerusakan sektor pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kerugian infrastruktur yang harus ditanggung Pemprov Sumbar saja mencapai Rp1,6 triliun, belum termasuk kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.
Hal ini, lanjut Audy, juga berdampak pada naiknya kembali angka kemiskinan di beberapa wilayah yang sebelumnya sudah berhasil ditekan.
Meski begitu, Audy tetap optimis bahwa dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, target kemiskinan ekstrem nol persen masih bisa dicapai.
“Bencana alam memang memperlambat pencapaian target, tetapi dengan koordinasi yang baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat, kita akan bisa menurunkan lagi angka kemiskinan,” ungkap Audy.
Ia juga menyampaikan, strategi jangka panjang menuju 2045 sudah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk rencana penurunan kemiskinan.
Ada tiga strategi utama yang diterapkan untuk menekan angka kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Audy juga mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, melainkan masalah yang membutuhkan usaha bersama untuk diselesaikan.
“Kita harus menghilangkan stigma bahwa kemiskinan adalah nasib. Dengan usaha dan kerja keras, kemiskinan bisa diatasi,” tegasnya.
Audy juga menyoroti dampak luas dari kemiskinan, seperti potensi peningkatan angka kriminalitas dan kerawanan sosial. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi daerah dan menggerus anggaran.
Pemprov Sumbar juga sudah menyiapkan berbagai program sosial untuk mendukung masyarakat kurang mampu, termasuk akses ke layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Semua upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk menjalankan program-program ini dengan sukses. Data dari Pendataan Keluarga akan menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
Dalam rapat tersebut, Audy berharap semua pihak bisa saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sumbar.
Rapat dihadiri oleh beberapa narasumber, termasuk Dr. Ir. Suprayoga Hadi selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Setwapres, Moch Achmad Lilik Cholid Imam Buchori dari Kemenkeu dan Adyawarman selaku Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres.
“Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menuntaskan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” pungkas Audy.(wni)
Editor : Novitri Selvia