"Tentu saja penyerahan DIPA ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan APBN 2025. Ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk memulai pembangunan lebih awal, agar manfaatnya juga lebih cepat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat," ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kepala Satker Kementerian/Lembaga, serta buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 kepada Bupati/Wali Kota, Jumat (13/12/2024), di Auditorium Gubernuran.
Mahyeldi mengingatkan para kepala daerah kabupaten/kota untuk menjalankan APBN 2025 dengan efisiensi, dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
"Penting bagi kita untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Salah satunya adalah percepatan proses tender melalui e-katalog. Dengan adanya e-katalog yang telah diluncurkan Presiden, maka belanja kegiatan bisa dilakukan lebih cepat dan mudah," kata Mahyeldi lagi.
Selain itu, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa meskipun TKD ke Sumbar tahun ini meningkat, tetapi belanja kementerian dan lembaga mengalami penurunan. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi potensi lokal untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar Sumbar.
"Kita harus memprioritaskan bahan lokal untuk proyek pembangunan 2025. Jangan sampai kebutuhan kita justru dipenuhi dari luar," tegasnya.
Selanjutnya, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti tantangan lain, seperti transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, dan penerapan opsen pajak daerah.
"Kita juga menyoroti kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen. Kebijakan itu memang menguntungkan tenaga kerja, tapi juga berdampak pada belanja operasional pemerintah daerah. Kita harus cepat menyesuaikan strategi," katanya.
Sementara itu dalam laporannya,Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menjelaskan bahwa, APBN 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PE) yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
"APBN 2025 menjadi bagian dari upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita optimis bisa menghadapi dinamika yang ada. Mudah-mudahan pelaksanaan DIPA 2025 menjadi motivasi baru untuk bekerja lebih baik lagi," harap Syukriah.
Hadir para Anggota Forkopimda Provinsi Sumbar, Bupati dan Wali Kota, pimpinan instansi vertikal di Sumbar, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, dan Kepala OPD Pemprov Sumbar. (*)
Editor : Hendra Efison