Sopir bus Trans Padang yang melakukan aksi mogok adalah Koridor 2 (Pusat Kota – Bungus), Koridor 3 (Pusat Kota – Aia Pacah), Koridor 5 (Pasar Raya – Indarung), dan Koridor 6 (Pasar Raya – Universitas Andalas).
Hanya Koridor 1 (Pasar Raya – Lubuk Buaya), dan Koridor 4 (Teluk Bayur – Terminal Anak Air), yang tetap beroperasi karena busnya merupakan hibah pemerintah.
Masalah Kontrak dengan Perumda PSM
Ardi, pengelola Trans Padang Koridor 6, menjelaskan bahwa mogoknya operasional bus disebabkan belum adanya penandatanganan kontrak antara pengelola bus dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
“Kita tidak mungkin beroperasi karena belum menandatangani kontrak dengan Perumda PSM sebagai operator Trans Padang,” ujar Ardi pada Jumat (03/01/2025).
Menurutnya, permasalahan ini terkait nilai kontrak yang dianggap belum sesuai. “Tidak mungkin kami menanggung rugi. Bus-bus kami masih kredit. Dengan apa kami membayar cicilan? Sebelum dikelola oleh PSM, keadaan kami cukup baik,” tambahnya.
Hermanzen, pengelola Koridor 3, mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk kontrak 2025 sejak tahun lalu, tetapi belum mendapat tanggapan.
“Cukup di 2024 kami dipaksa menandatangani kontrak yang baru disepakati pada April. Untuk kontrak 2025, kami berharap bisa disepakati bersama,” jelasnya.
Hermanzen menegaskan bahwa hanya bus di Koridor 1 dan 4 yang tetap beroperasi karena bus-bus tersebut merupakan hibah pemerintah. “Bus-bus kami di empat koridor lain masih terikat kredit, jadi situasinya berbeda,” katanya.
Langkah Penyelesaian
Direktur Utama Perumda PSM, Alvino Martha, mengakui polemik ini belum menemukan titik temu. Anggaran telah ditetapkan DPRD dan hanya bisa diubah melalui anggaran perubahan (APBD Perubahan).
“Kami sudah menyiapkan kontrak kerja 2025, tetapi mereka belum menyetujui. Kami juga telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Padang untuk mencari solusi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, mendesak Pemko Padang untuk segera turun tangan. “Permasalahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi minggu depan anak sekolah mulai kembali. Pemko harus hadir untuk menyelesaikan,” tegasnya.
Mastilizal juga menyoroti subsidi sebesar Rp45 miliar yang diberikan kepada Perumda PSM. “Jika perlu, lakukan audit eksternal untuk memastikan transparansi,” tambahnya. (edg)
Editor : Hendra Efison