Saat ini, hanya terdapat 38 unit pabrik pengolahan sawit di Sumbar, dengan sebaran terbesar di Kabupaten Pasaman Barat (14 unit), disusul Dharmasraya (7 unit), Solok Selatan (5 unit), serta masing-masing 4 unit di Pesisir Selatan, Agam, dan Sijunjung.
Kondisi ini menjadi sorotan dalam seminar bertema “Membangun Diplomasi Sawit Indonesia yang Berdampak terhadap Peningkatan Fiskal Daerah” yang diselenggarakan oleh Kemenlu secara hybrid di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Rabu (23/4/2025).
Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya menambah jumlah fasilitas pengolahan sawit sebagai langkah strategis menuju hilirisasi industri yang lebih optimal.
“Itu masih kurang dan perlu ditambah agar hilirisasi bisa lebih optimal. Bahkan jika memungkinkan, hilirisasi harus kita dorong hingga ke produk jadi,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, peningkatan nilai tambah komoditas sawit melalui hilirisasi dan ekspor merupakan langkah penting untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan fiskal.
Mahyeldi juga menyebut, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar proses hilirisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sumbar sendiri tercatat sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada 2024, produksi crude palm oil (CPO) daerah ini mencapai sekitar 699,39 ribu ton, dengan kontribusi terhadap ekspor nasional mencapai 79,65%.
Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, hanya beberapa wilayah seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Kepulauan Mentawai yang bukan daerah perkebunan sawit.
Fungsional Diplomat Ahli Madya dari Kemenlu, Drs. Freddy M. Panggabean, M.A., dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa penguatan hilirisasi dan ekspor menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian akibat perang dagang dan retaliasi ekonomi.
Namun, menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan bisa menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. “Tidak ada yang tidak mungkin jika seluruh kekuatan bisa bersinergi. Itulah tujuan dari diskusi ini,” kata Freddy.
Ia menjelaskan, selama lima tahun terakhir devisa ekspor minyak sawit Indonesia berkisar antara US$ 22 miliar hingga US$ 39,07 miliar.
Namun, produksi nasional relatif stagnan di angka 51,2 hingga 54,8 juta ton. Penurunan ekspor di tengah situasi global yang tidak menentu perlu diantisipasi melalui penguatan industri hilir dalam negeri.
Freddy juga menyatakan bahwa potensi sawit Sumbar menjadi salah satu prioritas dalam diplomasi ekonomi luar negeri Indonesia.
“Informasi tentang potensi daerah seperti ini sangat dibutuhkan oleh Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri untuk dipromosikan kepada mitra internasional,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah daerah dapat segera menyiapkan regulasi dan sistem yang berpihak pada kemudahan berusaha agar menarik minat investor dan pelaku industri sawit.
Seminar ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, di antaranya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Kepala Kanwil DJPb Syukriah HG, Direktur Perdagangan dan Komoditas Kemenlu Ditua Agung Nurdianto, serta akademisi dan praktisi dari Universitas Andalas.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara diplomasi luar negeri dan pembangunan nasional berbasis potensi daerah, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan fiskal Sumbar.(*)
Editor : Hendra Efison