Menanggapi polemik tersebut, Arisal Aziz akhirnya memberikan klarifikasi. Dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (31/5/2025), anggota Komisi XIII DPR RI itu menegaskan bahwa pemasangan baliho dilakukan atas dasar perintah langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
“Jadi, itu perintah Pak Ketum (Zulkifli Hasan, red). Bukan kemauan pribadi apalagi tindakan gegabah. Saya hanya menjalankan amanah yang diberikan secara langsung,” kata Arisal.
Ia menyebutkan, sejatinya enggan menanggapi terlalu jauh persoalan internal partai. Namun, karena situasi yang berkembang di tengah kader dan publik, ia merasa perlu memberikan penjelasan.
“Saya enggan membahas ini, tapi ini perlu diluruskan. Apa yang kami lakukan murni atas perintah Ketum Zulkifli Hasan,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Sekretaris DPW PAN Sumbar, Muhayatul, membenarkan bahwa SK resmi dari DPP PAN terkait penunjukan Arisal Aziz sebagai Ketua DPW memang belum diterbitkan.
“Belum, masih on progress,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/5/2025).
Meski begitu, menurut Muhayatul, secara politik, legitimasi Arisal Aziz sudah kuat karena penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN secara lisan. Ia menilai struktur PAN di Sumbar tetap solid dan mendukung keputusan pusat.
“Soal boleh atau tidaknya, secara lisan Ketum sudah menyampaikan kepada beliau bahwa beliau ditunjuk sebagai Ketua DPW. Yang belum itu hanya SK struktural saja,” ucapnya.
Terkait pemasangan baliho, Muhayatul menyebut hal itu sebagai dinamika wajar dalam masa transisi kepemimpinan partai.
“Kita di PAN tertib dan tegak lurus terhadap arahan Ketua Umum. Apa yang sudah dikatakan beliau, itu yang kita jalankan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah baliho dan spanduk bergambar Arisal Aziz dengan embel-embel Ketua DPW PAN Sumbar 2025–2030 mulai tersebar di berbagai wilayah Sumatera Barat. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan dari publik maupun kader internal, mengingat belum adanya SK resmi dari DPP.
Penunjukan Arisal Aziz disebut sebagai bagian dari penyegaran dan konsolidasi partai menuju Pemilu 2029. Namun, kejelasan administratif masih ditunggu, seiring proses finalisasi internal di tingkat pusat.(*)
Editor : Hendra Efison