Ia menilai program ini sebagai solusi cerdas menciptakan lapangan kerja bagi tenaga terampil di berbagai daerah.
Pemerintah diketahui sedang membentuk lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 65 ribu di antaranya telah berbadan hukum. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi memiliki legalitas lengkap pada akhir Juni 2025.
Peluncuran kelembagaan Kopdes dijadwalkan pada 12 Juli 2025, dilanjutkan dengan pendampingan model bisnis pada Agustus hingga September, dan peresmian operasional penuh pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
“Sebuah terobosan yang cerdas saya kira. Seperti yang ditegaskan oleh Menko Bidang Pangan Zulhas bahwa lewat Koperasi Desa Merah Putih akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja,” ujar Arisal kepada media, Kamis (26/6/2025).
Politikus sekaligus pengusaha ini menekankan pentingnya sinergi dan evaluasi berkelanjutan agar program ini sukses. Ia menyebut koperasi tersebut menyasar usaha-usaha yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
“Berdasarkan data yang kami peroleh, Pemerintah merancang penciptaan lapangan kerja itu melalui enam unit usaha strategis,” katanya.
Unit usaha tersebut meliputi agen pupuk, pangkalan gas elpiji 3 Kg, agen sembako, agen pusat layanan POS dan bantuan pemerintah, layanan perbankan, serta klinik dan apotek skala kecil.
“Nah, usaha-usaha itu kan semua yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya ini akan sangat membantu bagi masyarakat dan akses untuk lapangan kerja terbuka lebar,” imbuh Arisal.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Melalui agen pupuk, pemerintah memangkas jalur distribusi dan menghentikan praktik rente yang merugikan petani,” kata Zulkifli dalam Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Kopdes Merah Putih, Rabu (25/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa pangkalan gas elpiji akan menjamin akses energi dasar, sementara agen sembako diharapkan dapat memangkas hingga delapan jalur distribusi agar harga sembako lebih terjangkau.
Pemerintah juga membentuk agen pusat layanan POS dan bantuan pemerintah guna mempermudah penyaluran bantuan langsung. Untuk memperluas inklusi keuangan, pemerintah menggandeng bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Lewat klinik dan apotek kecil, koperasi diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan dasar di pedesaan.
Zulkifli menambahkan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah kualitas sumber daya manusia pengelola. Pemerintah telah menyiapkan pelatihan lengkap yang mencakup pengelolaan usaha, teknologi informasi, hingga penyusunan proposal permodalan.
“Ini bisnis. Bukan bansos. Bukan APBN. Dana Kopdes ini dari plafon pinjaman. Bisa dipakai, bisa tidak, tergantung jalannya usaha,” jelas Zulkifli.
Di sisi lain, H. Arisal Aziz menyoroti pentingnya dukungan teknologi dalam keberhasilan program ini. Ia menilai koperasi desa perlu aplikasi digital khusus untuk menunjang efisiensi dan akuntabilitas.
“Koperasi Desa Merah Putih sangat perlu memiliki aplikasi berbasis digital yang bisa merangkum pelaporan data dari seluruh desa di Nusantara,” tegas Arisal.
Ia menyebut aplikasi ini akan membantu pengelolaan data anggota, transaksi, keuangan, hingga pelaporan, sekaligus meningkatkan partisipasi anggota dan daya saing koperasi di era digital.
“Saya sudah sampaikan hal ini kepada Menko Zulhas di sela-sela ibadah haji lalu. Alhamdulillah beliau merespon dengan baik dan kita memiliki visi yang sama akan kebutuhan aplikasi tersebut,” pungkasnya.(*)
Editor : Hendra Efison