Hal ini disampaikan seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Percepatan Swasembada Pangan.
Salah satu poin utama Inpres tersebut adalah penguatan peran penyuluh pertanian secara terintegrasi di bawah kendali pemerintah pusat, melalui pengalihan status kepegawaian dari daerah ke Kementerian Pertanian.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap mendukung serta memfasilitasi proses pengalihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan,” kata Gubernur Mahyeldi saat menjadi narasumber dalam Rakernas II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) 2025 di Palembang, Senin (14/7/2025).
Mahyeldi menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan Program Unggulan (Progul) ke-2 RPJMD Sumbar 2025–2030, yaitu “Gerak Cepat Sumbar Sejahtera”. Program tersebut menargetkan Sumbar menjadi lumbung pangan nasional dengan ekonomi berkelanjutan.
“Pengalihan status penyuluh pertanian ke pusat diyakini akan memperkuat efektivitas gerakan pertanian di lapangan. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” tegas Mahyeldi.
Ia juga mengungkapkan bahwa kontribusi penyuluh pertanian di Sumbar telah terbukti meningkatkan capaian target tanam, khususnya pada komoditas padi dan jagung.
“Target tanam padi tahun ini di Sumbar adalah 578.859 hektare. Hingga akhir Juni, realisasinya baru 9.038 hektare. Namun, pada Juli, terjadi lonjakan sebesar 36.202 hektare, sehingga total realisasi mencapai 45.554 hektare. Hal serupa juga terjadi pada tanaman jagung. Ini semua berkat optimalisasi kinerja penyuluh di lapangan,” ujar Mahyeldi.
Menutup pernyataannya, Gubernur menegaskan kembali dukungan penuh Pemprov Sumbar terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Kita tegak lurus dengan arahan Presiden dan siap mengawal serta memfasilitasi proses peralihan kepegawaian penyuluh pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.(*)
Editor : Hendra Efison