PADEK.JAWAPOS.COM-Tepat 1 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) genap berusia 80 tahun. Berbagai capaian diraih, terutama dalam bidang pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Provinsi Sumbar ditetapkan berdiri pada 1 Oktober 1945. Dalam delapan dekade, pembangunan terus berlangsung melalui berbagai program strategis.
Penutupan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditandai dengan peningkatan signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ekonomi yang tumbuh stabil.
IPM Sumbar pada awal RPJPD tercatat sebesar 71,6. Harapan hidup saat itu 68,2 tahun, rata-rata lama sekolah 8 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp618 ribu.
Pada 2024, IPM meningkat menjadi 76,43. Harapan hidup naik menjadi 74,37 tahun, rata-rata lama sekolah 9 tahun, harapan lama sekolah 14,3 tahun, dan pengeluaran per kapita melonjak menjadi Rp11,7 juta.
“Capaian ini menempatkan Sumbar di peringkat keenam nasional, melampaui rata-rata IPM nasional 75,02,” ujar Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Padang, Selasa (30/9).
Ia menegaskan, kemajuan ini hasil kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat. “Dengan izin Allah dan kerja keras bersama, masyarakat Sumbar hidup lebih sehat, terdidik, dan sejahtera,” katanya.
PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 241,89 triliun pada 2020 menjadi Rp 332,94 triliun di 2024. PDRB harga konstan naik dari Rp 169,43 triliun menjadi Rp 199,41 triliun. PDRB per kapita tumbuh dari Rp 54,33 juta menjadi Rp 57,05 juta.
Pertumbuhan ini turut menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 6,88 persen (2020) menjadi 5,75 persen (2024). Penduduk miskin berkurang dari 345,73 ribu jiwa menjadi 315,43 ribu jiwa.
Rasio Gini Sumbar berada di angka 0,283, termasuk yang terendah secara nasional. “Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar menyiapkan delapan agenda pembangunan untuk periode mendatang, pertama Pendidikan dan Kesehatan. Target 2030, IPM mencapai 81,10, harapan hidup 75,66 tahun, prevalensi stunting turun ke 16,11 persen, dan cakupan JKN mencapai 98,15 persen.
Kedua, Ketahanan Pangan. Alokasi 10% APBD untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian ditargetkan mencapai 23% dari PDRB.
Ketiga, Penguatan Nagari. Pembangunan pusat kreativitas nagari, internet gratis, desa wisata, perumahan layak, pengelolaan air dan sampah. Target desa mandiri meningkat dari 7,83% menjadi 11,83%.
Keempat, Perdagangan dan UMKM. Pengembangan pelabuhan ekspor-impor, ekonomi syariah, industri digital, dan transformasi UMKM. Kelima, Infrastruktur, Tanggap Bencana.Penurunan indeks risiko bencana dari 141,27 menjadi 136,14 pada 2030.
Selanjutnya, Adat dan Budaya. Penguatan keluarga, revitalisasi fungsi surau, dan pelestarian nilai lokal. Kemudian Pariwisata, dengan target wisatawan nusantara meningkat dari 21,10 juta menjadi 30,90 juta, mancanegara dari 43,08 ribu menjadi 59,24 ribu.
Dan terakhir, Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah. Dalam rencana ini akan dilakukan penguatan, ASN berbasis kinerja, optimalisasi pajak dan retribusi, serta pencarian sumber pendapatan baru.
“Bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, kami berkomitmen menjalankan delapan agenda besar ini demi terwujudnya Sumbar madani yang maju dan berkeadilan,” tutup Mahyeldi. (wni)
Editor : Novitri Selvia