Program tersebut meliputi pengamanan pantai, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta revitalisasi pelabuhan utama dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda menyampaikan bahwa program tersebut merupakan hasil pengawalan aspirasi daerah yang telah disinergikan bersama pemerintah pusat melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebagai wilayah kepulauan, Mentawai memiliki tantangan tersendiri dalam aksesibilitas dan perlindungan kawasan pesisir. Karena itu, kami memastikan pembangunan yang masuk tetap proporsional dan tidak tertinggal dibanding wilayah daratan lain di Sumbar,” jelas Zigo dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (2/11/2025).
Tiga Program Prioritas Mentawai 2026
Zigo menjelaskan, terdapat tiga proyek prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2026. Pertama, pembangunan pengaman pantai dengan alokasi sekitar Rp14 miliar. Proyek ini bertujuan melindungi kawasan pesisir Mentawai dari abrasi dan gelombang besar yang berpotensi mengancam permukiman warga.
Kedua, pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas Tuapejat–Rokot–Sioban–Kaitet. Melalui anggaran sekitar Rp31 miliar, pemerintah akan melakukan preservasi infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarkawasan. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik, memperkuat pelayanan publik, serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketiga, revitalisasi Pelabuhan Tuapejat dan Sioban yang menjadi pintu utama transportasi laut di Mentawai.
"Peningkatan akan dilakukan melalui perbaikan dermaga, fasilitas sandar kapal, serta infrastruktur pendukung lainnya. Revitalisasi ini diproyeksikan memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul logistik dan mobilitas warga di wilayah kepulauan tersebut," kata Zigo.
Pemerataan Pembangunan di Sumatera Barat
Zigo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Mentawai tidak hanya berorientasi pada peningkatan fisik, tapi juga bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
“Kami di Komisi V terus memastikan setiap program APBN yang masuk ke Mentawai memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, proyek-proyek yang direncanakan untuk tahun 2026 akan menjadi fokus pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
“Mentawai membutuhkan percepatan pembangunan agar mampu berkembang setara dengan wilayah lain di Sumbar,” ujar Zigo.
Dengan hadirnya infrastruktur dasar yang semakin baik, diharapkannya perekonomian serta konektivitas masyarakat Mentawai terus tumbuh dan mampu bersaing di tingkat regional.(*)
Editor : Heri Sugiarto