PADEK.JAWAPOS.COM-Pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar tercatat sebesar 3,36 persen pada triwulan III 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) itu, Sumbar menjadi provinsi kelima paling bawah di Indonesia.
Di Sumatera, peringkat kedua dari bawah. Hanya lebih baik dari Bangkabelitung (Babel).
Tak pesatnya pertumbuhan ekonomi Sumbar di triwulan III dibandingkan dengan provinsi lain disebabkan oleh beberapa faktor utama.
Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Elfindri kepada Padang Ekspres, Rabu (5/11).
Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumbar masih lambat, yakni belum terserapnya skema-skema investasi yang bisa mendatangkan aktivitas ekonomi baru dan masih minimnya perluasan lapangan kerja.
“Jadi kita di Sumbar masih mengandalkan proyek dari pemerintah pusat. Namun saat ini proyek pemerintah pusat itu sangat terbatas,” jelasnya.
Selain itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi juga disebabkan karena Sumbar hanya mengandalkan sektor konsumsi, dan tidak ditopang oleh investasi serta pengeluaran pemerintah. Dan hal itu memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi.
Elfindri menambahkan, Sumbar juga tidak memiliki industri baru, seperti industri pengolahan. Seharusnya pemerintah provinsi bisa mencari potensi-potensi industri baru yang bisa dikembangkan di kabupaten dan kota si Sumbar.
“Kenapa pertumbuhan ekonomi kita lemah, karena investasi di Sumbar tidak cukup menjanjikan bagi para investor,” ungkapnya.
Untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi itu, Elfindri menyebut gubernur dan wakil gubernur harus memiiki skala prioritas untuk menggarap potensi ekonomi.
Sebagai contoh, pemerintah harus memikirkan industri apa di Sumbar yang bisa mendatangkan investor.
“Contohnya kemarin untuk rencana pembukaan 20 ribu hektar lahan kopi, nah patut ditanyakan bagaimana realisasinya sekarang. Bagaimana koordinasi antara bupati, dinas pertanian, dan koperasi serta petani kopi tersebut,” jelas Elfindri.
Menurutnya, jika rencana itu menggelinding menjadi sebuah skema investasi, maka bisa diperkirakan dua tahun lagi Sumbar bisa memiliki perkebunan kopi yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut Elfindri menyampaikan, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, juga dibutuhkan peran serta anggota legislatif asal Sumbar yang berada di Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI.
Jika dilihat sampai saat ini, hanya ada satu orang anggota DPR RI yang bisa dikatakan aktif mendukung pembangunan dan mendatangkan peluang investasi.
“Sebut saja pak Andre Rosiade yang aktif melobi pemerintah pusat dalam mendorong upaya pembagunan di Sumbar,” ujarnya.
Untuk itu, Elfindri menekankan perlu kerja bersama antara pemerintah provinsi, daerah, dan anggota legislatif untuk menciptakan peluang dan potensi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa merangkak tumbuh.
Dalam relisnya kemarin, BPS mengungkapkan, perekonomian Sumbar pada triwulan III-2025 tumbuh sebesar 3,36 persen (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Pertumbuhan ekonomi ini jauh lebih rendah dibandingkan Triwulan II-2025 (3,94%) dan Triwulan I-2025 (4,55%). Bahkan, jika dilihat dari tren 2023 hingga 2025, ini adalah angka pertumbuhan terendah dalam periode tersebut.
Secara spasial, Sumbar memberikan kontribusi sebesar 6,60 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan 1,48 persen terhadap perekonomian nasional.
Dengan pertumbuhan 3,36 persen, posisi Sumbar berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, di bawah Kepulauan Riau (7,48 persen), Sumatera Selatan (5,20 persen), dan Riau (4,98 persen).
Turunnya Daya Dorong
Menurut Muhammad Satrio, Statistisi Ahli Muda BPS Sumbar, pelemahan ini disebabkan oleh menurunnya daya dorong dari sejumlah sektor utama yang menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Mesin penggerak ekonominya tidak bekerja sekuat tahun lalu.
“Beberapa sektor yang biasanya jadi penopang malah melambat, sementara yang tumbuh tidak cukup besar untuk menutupi pelemahan di tempat lain,” ujarnya.
Satrio menjelaskan, lima faktor utama penyebab perlambatan ekonomi kali ini. Pertama, belanja masyarakat mulai tertahan.
“Konsumsi rumah tangga memang masih tumbuh, tapi tidak sebesar tahun lalu. Harga kebutuhan naik, sedangkan pendapatan masyarakat tidak bertambah signifikan. Banyak yang menunda pembelian barang-barang mahal seperti mobil atau motor dan lebih memilih menabung,” paparnya.
Kedua, investasi baru menurun. Uang yang masuk untuk proyek pembangunan dan usaha baru tidak sebesar tahun sebelumnya. Investor lokal menahan diri karena ketidakpastian ekonomi, sementara belanja modal pemerintah juga menurun.
“Walau ada investasi asing, jumlahnya masih terbatas dan belum memberikan efek luas pada ekonomi daerah,” tambahnya.
Ketiga, belanja pemerintah menurun tajam. Program pembangunan fisik, bantuan sosial, serta pembelian barang dan jasa banyak yang belum terealisasi.
“Kenaikan hanya terjadi pada gaji pegawai, tapi itu tidak memberi efek pengganda besar,” jelasnya.
Keempat, meskipun ekspor meningkat, dorongannya belum cukup kuat. “Penjualan minyak sawit (CPO) dan produk kimia naik, tetapi sebagian besar ekspor Sumbar masih berupa bahan mentah. Di sisi lain, impor bahan bakar dan bahan baku juga meningkat sehingga keuntungan ekspor berkurang,” terang Satrio.
Kelima, sejumlah sektor utama mengalami perlambatan. Pertanian tumbuh lebih lambat karena harga panen turun dan musim tanam bergeser.
Konstruksi menurun akibat proyek yang berkurang. Sektor perdagangan dan transportasi memang masih tumbuh, tetapi belum cukup menutup pelemahan di sektor lain.
Lebih lanjut, Satrio menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk kembali menggerakkan ekonomi.
Ia mengusulkan beberapa lang kah strategis, di antaranya mempercepat realisasi belanja modal, memperkuat investasi lokal, serta mendukung sektor pertanian dan UMKM.
“Proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, pasar, dan irigasi harus dipercepat karena punya efek ganda: membuka lapangan kerja dan menggerakkan uang di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai perlunya dorongan untuk diversifikasi ekonomi agar Sumbar tidak hanya bergantung pada CPO dan konsumsi. “Kita harus mulai mendorong industri pengolahan di dalam daerah agar nilai tambahnya tidak keluar,” tegasnya.
Satrio juga menyoroti kendala infrastruktur dan logistik yang masih menghambat efisiensi ekspor. Jalan menuju pelabuhan dan sentra produksi banyak yang rusak, fasilitas bongkar muat terbatas, serta pengolahan komoditas seperti gambir masih sederhana.
“Sebagian eksportir bahkan memilih menyalurkan barang melalui pelabuhan di luar Sumbar. Akibatnya, devisa ekspor kita tidak tercatat optimal,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas logistik, dan penguatan industri pengolahan hasil bumi menjadi langkah penting untuk memaksimalkan potensi ekspor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di masa mendatang.
Terpisah, pihak Pemprov Sumbar menjawab singkat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Yudha Prima mengatakan, akan mengadakan rapat pertemuan dengan BPS Sumbar pada hari ini.
“Besok (hari ini, red) kami baru rapat dengan BPS. Mungkin setelah itu ya (kami beri keterangan lebih lanjut),” katanya. (adt/cr1)
Editor : Novitri Selvia