PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tengah berupaya mengoptimalkan realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun agar menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.
Langkah tersebut penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PE) triwulan IV tahun ini yang ditargetkan mencapai 5 persen. Sebelumnya, pada triwulan III lalu, hanya tumbuh 3,36 persen.
Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Bappeda Sumbar Yudha Prima kepada Padang Ekspres, kemarin.
“Belanja yang terealisasi dengan baik akan memberi stimulus terhadap perekonomian daerah, terutama menjelang libur semester, Natal, dan akhir tahun yang biasanya mendorong peningkatan belanja rumah tangga,” terang dia.
Menurutnya, belanja pemerintah daerah berperan penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dengan percepatan realisasi kegiatan, terutama pada sektor konstruksi dan perdagangan, diharapkan terjadi efek berganda terhadap konsumsi masyarakat dan peningkatan daya beli di akhir tahun.
“Triwulan IV ini kita pacu sektor konstruksi dan perdagangan. Apalagi akan ada momen libur akhir tahun, Natal, dan kenaikan kelas sekolah. Ini waktu yang tepat untuk menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan agar ekonomi daerah lebih bergairah,” ujarnya.
Yudha mengatakan, Sumatera Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun masih menghadapi tantangan dalam mengolah produk mentah menjadi barang jadi.
“Pertanian tetap menjadi penggerak utama ekonomi Sumbar. Namun kita punya pekerjaan rumah dalam hilirisasi. Jangan sampai produk kita hanya keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati daerah lain,” tegasnya.
Selain itu, Yudha menilai ada beberapa data yang belum sepenuhnya tercatat dalam perhitungan PDRB oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang bisa membuat gambaran ekonomi daerah terlihat lebih lemah dari kondisi sebenarnya.
Ia mencontohkan, distribusi BBM di kawasan selatan Sumbar melalui Bungus Teluk Kabung yang selama ini tidak tercatat sebagai bagian dari ekspor daerah.
“Sumbar menjadi jalur distribusi BBM ke wilayah lain seperti termasik Sumatera bagian tengah, namun tidak tercatat dalam PDRB kita. Begitu juga dengan pasokan listrik dan impor barang tertentu yang justru mengurangi nilai PDRB daerah. Kami sudah menyarankan BPS agar mencatat lebih akurat data ekspor dan distribusi energi ini,” ujar Yudha.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, penurunan kinerja sektor transportasi darat dan udara turut menekan pertumbuhan ekonomi triwulan III.
“Jumlah kunjungan wisatawan dan pergerakan orang turun, terutama di transportasi darat dan udara. Angka Kunjungan Bandar Udara Minangkabau menurun, Ini menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk lebih menggalakkan sektor pariwisata,” katanya.
Selain itu, dana alokasi belanja pada program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat yang kegiatan berlangsung di Sumatera Barat, namun pada program tersebut belanja anggaran ternyata ke pusat.
“Semua perhitungan belanja anggaran dari program MBG dan Sekolah Rakyat contohnya ternyata ke pusat, sedangkan mekanismenya berlangsung di daerah, sehingga di harapkan ke depan ini juga tercatat menambah nilai PE,” tutur dia.
Selain faktor tersebut, Yudha menyebutkan masyarakat saat ini cenderung menahan belanja dan mengalihkan dana ke investasi, sehingga konsumsi rumah tangga menurun.
BPS juga mencatat adanya kecenderungan masyarakat menahan konsumsi. Tapi di sisi lain, sektor keuangan tumbuh karena banyak yang menaruh uangnya di investasi. “Ini yang perlu kita dorong agar uang berputar kembali di sektor riil,” tuturnya.
Untuk itu, Bappeda mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar agar mempercepat penyerapan anggaran. Terutama untuk program padat karya, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Apapun hasil perhitungan BPS, itu menjadi bahan evaluasi bagi daerah. Yang jelas, kami tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Sumbar bisa menembus 5 persen di akhir tahun, dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” pungkas Yudha.
Tak Perlu Wacana Baru
Terpisah, pakar ekonomi Syafruddin Karimi PE Sumbar yang melambat pada triwulan III lalu, menjelaskan kalau mesin Sumbar berjalan tanpa dukungan dua gir penting. Transportasi dan pergudangan serta administrasi pemerintahan.
Ia menjelaskan, sektor transportasi menyusut dengan pertumbuhan kuartal ke kuartal “5,64% dan tahun ke tahun “0,95%. Kondisi ini mengindikasikan distribusi barang belum efisien. Sehingga biaya dan waktu tempuh tinggi. Efeknya, margin pelaku usaha tergerus dan perdagangan kehilangan tenaga.
Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan mengalami kontraksi tajam (qoq “21,44%; yoy “6,44%). “Pengganda belanja publik mati suri, kontrak tertunda, pembayaran lambat, dan rantai pasok lokal tidak kebagian aliran kas.
Kombinasi dua sektor ini cukup untuk menempatkan Sumbar nomor dua terendah di Sumatera, meski industri pengolahan melonjak qoq +8,81% dan perdagangan solid,” jelas akademisi dari Universitas Andalas itu.
Ia menekankan pentingnya pemulihan konsumsi rumah tangga. “Target pertumbuhan Sumbar 2025 sebesar 4,7 persen menuntut laju sekitar 7,1 persen pada kuartal (Q) keempat. Tiga kuartal sebelumnya sudah memberi alarm, Q1 4,45%, Q2 3,94%, dan Q3 3,36%. Agar target tahunan tercapai, Q4 harus melompat mendekati 7,1%, bukan hanya membaik tipis,” kata Syafruddin.
Syafruddin menegaskan, pemulihan ekonomi tidak memerlukan wacana baru, melainkan disiplin eksekusi di lapangan. Pemerintah daerah disarankan mendorong belanja modal, memecah paket proyek hingga Rp 5 miliar agar penyedia lokal sanggup ikut, dan memastikan pembayaran tepat waktu.
Target serapan anggaran minimal 65 persen pada 30 November serta realisasi fisik lebih sama dari 92 persen pada 31 Desember perlu ditegakkan, termasuk melalui papan skor mingguan lintas OPD untuk akuntabilitas.
Selain itu, penguatan logistik dan mutu juga krusial. Dua cold-corner di pasar induk dan TPI besar perlu dioperasikan lengkap dengan cold room, es serpih, dan loading bay tertutup.
SOP suhu–waktu satu halaman harus dijalankan untuk menstabilkan pasokan standar bagi pabrik, menekan reject, dan meredam tekanan harga pangan. Dia juga menekankan kebijakan pembiayaan harus menempel pada transaksi nyata.
Bank Nagari dan bank umum didorong menyalurkan revenue-based financing dan supply-chain financing dengan pencairan maksimal 10 hari kerja, penjaminan terbatas pada klaster prioritas, serta sasaran pertumbuhan kredit UMKM lebih sama dari 10 persen yoy dengan NPL kurang dari 4 persen Percepatan ekspansi pelaku eksisting melalui green-lane izin 14 hari dan layanan cepat untuk Halal, BPOM, dan HACCP pada klaster pengolahan pangan, logistik dingin, pariwisata, dan agro-maritim diyakini akan mengembalikan momentum pertumbuhan.
“Bila langkah-langkah ini bergerak serempak, kontribusi negatif dari administrasi dan transportasi mereda, pengganda lokal menguat, dan posisi Sumbar keluar dari lima terbawah pada rilis berikutnya,” tukasnya. (cr1)
Editor : Novitri Selvia