BSPS merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi MBR untuk membantu renovasi maupun pembangunan rumah agar memenuhi standar rumah layak huni.
Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan serta biaya upah tukang.
Selain itu, setiap penerima juga mendapatkan pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Dalam inspeksi lapangan, Zigo menyoroti serapan anggaran BSPS yang hingga saat ini baru mencapai 79,15 persen, padahal lebih dari 80 persen anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) dialokasikan untuk program ini.
Dia menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan karena program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Serapan anggaran baru mencapai 79,15 persen, sementara lebih dari 80 persen anggaran PKP dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan pentingnya program ini, sehingga pengawasannya harus optimal,” ujar Zigo.
Sederhanakan Pelaksanaan Teknis
Zigo juga menekankan perlunya proses pelaksanaan BSPS yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Ia menilai hambatan administratif seperti verifikasi lambat atau pendampingan teknis yang kurang maksimal dapat menghambat percepatan pembangunan rumah.
“Niat baik pemerintah harus diikuti pelaksanaan yang cepat dan tidak rumit. Administrasi yang terlalu berbelit, verifikasi lambat, atau pendampingan TFL yang kurang maksimal bisa menjadi hambatan serius,” tegasnya.
Dalam kunjungannya, Zigo juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan program secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pendamping lapangan dan warga, sehingga setiap penerima BSPS memahami tahapan program secara jelas.
Sebagai bagian dari monitoring, Zigo melakukan pengecekan langsung ke salah satu penerima BSPS di Kelurahan Anduriang, Kecamatan Kuranji. Ia menilai progres pembangunan, kualitas material, serta kondisi struktur rumah.
Menurutnya, kunjungan lapangan memberi gambaran nyata tentang kebutuhan perbaikan dan efektivitas program.
“Kami ingin memastikan bukan hanya serapan anggaran yang baik, tetapi juga kualitas rumah yang layak huni bagi keluarga penerima. Pembangunan harus cepat, tepat, dan tidak merugikan warga,” tambah Zigo.
Zigo mendorong peningkatan alokasi BSPS untuk Sumatera Barat pada tahun anggaran berikutnya, mengingat jumlah rumah tidak layak huni di provinsi ini masih tinggi. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal agar BSPS memberikan manfaat nyata. Tujuan kita membantu masyarakat mewujudkan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi keluarga di Indonesia,” pungkasnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto