PADEK.JAWAPOS.COM-PEMPROV Sumbar resmi memperpanjang masa tanggap darurat hingga 22 Desember 2025 mengingat perkembangan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut.
Sebelumnya masa tanggap darurat bencana terhitung 25 November hingga 8 Desember 2025 menyusul hampir seluruh kabupaten dan kota di ranah Minang terdampak banjir serta tanah longsor.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah berharap, selama periode perpanjangan masa tanggap darurat penanganan dampak bencana alam dapat terus dimaksimalkan.
Terutama memulihkan sejumlah akses utama yang rusak parah akibat dihantam bencana hidrometeorologi.
Dalam kurun waktu tersebut, ia juga meminta dan mengingatkan setiap kepala daerah untuk melengkapi pendataan baik itu kerusakan rumah warga, fasilitas umum serta data lainnya yang berkaitan dengan kerusakan yang ditimbulkan bencana alam.
Kelengkapan dan keakuratan data ini sangat penting dan vital karena berkaitan langsung dengan upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi terhadap kerusakan yang terjadi. Laporan itu nantinya juga akan diteruskan kepada pemerintah pusat agar proses pemulihan bisa dipercepat.
“Kelengkapan data-data ini tentunya untuk membuat langkah-langkah bagi masyarakat kita yang terdampak bencana alam,” ujarnya.
Sementara itu, proses identifikasi korban galodo di Sumbar masih berjalan intensif oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri. Hingga Senin (08/12) siang, 30 mayat masih tak di ketahui identitasnya.
Kabid Dokkes Polda Sumbar AKBP Faisal mengatakan, proses pengumpulan data antemortem dan sampel DNA keluarga terus dikebut untuk mempercepat identifikasi.
“Hingga siang ini, jumlah korban meninggal di Sumatera Barat mencapai 234 orang, dengan 204 korban sudah berhasil diidentifikasi,” ujarnya.
Dari 30 jenazah yang masih belum diketahui identitasnya, 24 jenazah berada di RS Bhayangkara Padang sedangkan enam lainnya berada di RSUD Agam.
“Yang 30 ini terdiri dari laki-laki, perempuan, dan beberapa potongan tubuh. Seluruh sampel jenazah sudah kami ambil,” tambah dia.
Kabid DVI Pusdokkes Mabes Polri AKBP Wahyu Hidayati mengungkapkan, proses identifikasi tidak hanya bergantung pada hasil DNA. Namun juga melalui berbagai metode pembanding lainnya.
“Kami berjuang mengumpulkan data antemortem dari keluarga, termasuk ciri-ciri medis, gigi, tato, hingga tanda khusus pada tubuh,” katanya.
Ia menyebutkan, pengiriman sampel DNA sudah dilakukan tiga kali, dengan pengiriman terakhir pada Senin pagi meliputi lima sampel dari jenazah dan 11 sampel dari keluarga.
“Kami menunggu hasilnya sambil terus mengerjakan metode identifikasi lain. Misalnya kemarin, kami menemukan jenazah dengan keloid dan bekas luka di telapak kaki — itu sangat membantu,” ucapnya.
Sementara itu, total kerugian mencapai Rp 1.843.816.487.717. Sekretaris Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan, bencana ini telah merusak infrastruktur vital dan fasilitas pelayanan dasar secara luas.
Tercatat 147 unit telekomunikasi mengalami kerusakan, sehingga banyak wilayah kehilangan akses komunikasi dan sulit memberikan laporan kondisi terkini.
Selain itu, 172 ruas jalan dan 46 jembatan juga rusak parah. Fasilitas publik juga tidak luput dari dampak bencana. Yakni 153 rumah ibadah, 66 fasilitas kesehatan, 28 kantor, dan 170 sekolah terganggu operasinya.
Kerusakan sosial ekonomi juga signifikan. Terutama di sektor pertanian. Sawah seluas 6.749 hektar, lahan pertanian 6.713 hektar, kebun 1.031 hektar, dan kolam 10.486 hektar terendam banjir.
Kerusakan rumah juga meluas. Sebanyak 5.290 unit rumah rusak ringan, 983 rusak sedang, dan 1.629 rusak berat, sedangkan 38.900 unit lainnya terendam banjir dan 755 hilang atau hanyut.
Prioritaskan Pemulihan 25.000 Ha Lahan Pertanian
Pemprov Sumbar pun memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.
“Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah kemarin.
Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.
Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali,” jelasnya.
Untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.
Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami,” ujar dia.
Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.
Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar. (ant/cr1/cr3)
Editor : Novitri Selvia