PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan dua skema penanganan hunian bagi ribuan warga terdampak banjir bandang dan longsor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ini menyusul arahan pemerintah pusat untuk mempercepat relokasi warga dari zona merah.
Usulan itu disampaikan Bupati Agam Benni Warlis dalam dua pertemuan resmi yang digelar Selasa (9/12) bersama BNPB dan Rabu (10/12) pada rapat koordinasi virtual tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Dalam rapat pertama yang dipimpin Sekretaris Utama BNPB Rustian pemerintah pusat meminta daerah segera mengajukan usulan resmi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan memastikan kesiapan lokasi.
BNPB menekankan huntara hanya dapat dibangun di atas lahan milik pemerintah.
“Pastikan dulu lokasi huntara. Kalau lahannya sudah disiapkan, tim akan turun mengecek. Yang penting, statusnya aset pemerintah,” tegas Rustian.
Ia juga meminta daerah menyiasati keterbatasan logistik, terutama tangki air, dengan opsi sewa agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Benni Warlis menyatakan, kebutuhan huntara di daerahnya sangat mendesak mengingat banyaknya rumah rusak berat.
Ia mengusulkan dua pola, pembangunan huntara untuk 133 KK di Salarehaie serta skema sewa rumah bagi 2.731 KK di nagari lain yang terdampak.
Pemkab Agam menyiapkan lapangan bola Salarehaie sebagai lokasi huntara dan siap ditinjau BNPB. Selain itu, diusulkan 15 item bantuan tambahan untuk percepatan pemulihan.
Sehari berikutnya, dalam Rakor Penanganan Bencana yang dipimpin Sekretaris Provinsi Sumbar Arry Yuswandi dan diikuti Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, pemerintah provinsi menekankan urgensi relokasi warga dari wilayah tidak aman.
Standar huntara yang ditetapkan pusat yakni ukuran 3,6 x 4,8 meter dilengkapi kamar mandi 1,2 x 1,2 meter.
Benni Warlis kembali menegaskan kesiapan Agam menyediakan lokasi huntara. Termasuk kawasan terbesar di Palembayan serta di Linggai, Kecamatan Tanjungraya.
Vasko menyoroti pentingnya validasi data warga terdampak agar penanganan tepat sasaran, sekaligus menyebut perhatian serius Presiden terhadap penanganan bencana di Sumbar.
“Data harus benar-benar valid. Relokasi harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah agar lokasi baru benar-benar aman,” ujarnya.
Selain banjir dan longsor, potensi ancaman lain seperti erupsi Gunung Marapi turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kawasan relokasi.
Dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyediaan huntara dan skema hunian darurat diharapkan menjadi solusi cepat untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana susulan.
Evaluasi Proses Pemulihan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman terus mempercepat proses pemulihan pascabencana dengan menggelar rapat evaluasi rutin setiap dua hari.
Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis (JKA) kembali memimpin pertemuan tersebut di Pandopo Bupati untuk memastikan tiga agenda prioritas berjalan efektif.
Yakni penyaluran logistik, tindak lanjut hasil kunjungan Wakil Menteri PUPR dan Komisi V DPR RI, serta penyiapan Hunian Sementara (Huntara) bagi para pengungsi.
Dalam rapat itu, JKA menegaskan, distribusi bantuan harus dilakukan tanpa hambatan dan tepat sasaran. Ia meminta Dinas Sosial, Satpol PP, serta OPD terkait segera memaksimalkan armada serta memperkuat koordinasi dengan camat dan wali nagari.
“Dinas Sosial bersama Satpol PP dan OPD lainnya harus bergerak cepat. Pastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Tidak boleh ada yang kekurangan, apalagi sampai kelaparan,” tegasnya.
JKA juga menyoroti hasil kunjungan Wakil Menteri PUPR dan Komisi V DPR RI yang meninjau dua jembatan vital—Anduriang dan Sikabu—yang ambruk akibat banjir. Kedua jembatan tersebut direncanakan dibangun kembali pada 2026.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mempercepat penyusunan perencanaan teknis, termasuk DED, serta menyiapkan dokumen perbaikan infrastruktur lain yang terdampak bencana.
Menutup rapat, JKA menginstruksikan Sekkab, Kalak BPBD, dan Dinas LHKPP untuk merampungkan penyiapan lahan relokasi serta mempercepat pendataan calon penerima Huntara.
“BNPB menegaskan bahwa lokasi Huntara harus benar-benar clear and clean. Segera selesaikan inventarisasi dan pastikan lahannya siap. Kita tidak boleh lambat,” tegasnya.
Sekkab Padangpariaman Rudi Repenaldy Rilis menyampaikan, berdasarkan pendataan terbaru bersama camat dan wali nagari, sedikitnya 237 unit Huntara dibutuhkan untuk menampung pengungsi yang tersisa. “Beberapa titik lokasi sudah mulai kita persiapkan,” ujarnya.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati, Kalak BPBD, Kepala BPKD, Kadis PUPR, Sekdis Sosial, Kadis Pertanian, Kadis Kominfo, serta Kabag Prokopim.
Berdasarkan laporan BPBD Padangpariaman Rabu malam (10/12), kerusakan infrastruktur tercatat cukup besar: 38 jembatan rusak, 29 ruas jalan terdampak, serta 69 unit jaringan irigasi mengalami kerusakan.
Pada sektor fasilitas umum, kerusakan meliputi enam sekolah rusak berat dan sedang, serta 47 unit rusak ringan. Sarana ibadah juga terdampak, dengan 11 unit rusak berat, tujuh rusak sedang, dan 31 unit rusak ringan.
Untuk rumah penduduk, total 3.163 unit terdampak, terdiri dari 290 unit rusak berat, 221 rusak sedang, dan 2.652 rusak ringan.
Di sektor pertanian, kerusakan mencakup 1.144 hektare sawah, 626,2 hektare ladang dan kebun, serta 50 unit kolam dan tambak yang jebol atau terendam. Total kerugian sementara mencapai Rp 967,8 miliar.
Jumlah pengungsi pun terus menurun seiring upaya relokasi dan pemulangan bertahap, dari 4.847 jiwa pada puncak kejadian (23/11) menjadi 367 jiwa.
Dengan evaluasi berkala dan koordinasi lintasinstansi yang diperkuat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga terdampak bencana. (ptr/apg)
Editor : Novitri Selvia