Total terdapat 656 daerah irigasi (DI) terdampak dengan luas sawah mencapai 56.996,16 hektare.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Sumatera Barat, Rifda Suryani, mengatakan estimasi kebutuhan anggaran rehabilitasi irigasi pascabencana mencapai Rp1.138.989.322.578.
“Data kerusakan ini merupakan hasil rekapitulasi laporan dari kabupaten dan kota pascabencana banjir 26 November 2025,” ujar Rifda, didampingi Sekretaris SDABK Rahmad Yuhendra, Rabu (24/12/2025).
Rifda menjelaskan, kewenangan perbaikan terbagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Untuk kewenangan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 23 daerah irigasi terdampak dengan luas 12.234,55 hektare, dengan usulan anggaran rehabilitasi sebesar Rp241,94 miliar.
Sementara itu, kewenangan kabupaten dan kota mencakup 633 daerah irigasi dengan luas terdampak 44.761,61 hektare, dan kebutuhan rehabilitasi diperkirakan mencapai Rp897,04 miliar.
Berdasarkan rincian daerah, Kabupaten Pasaman Barat mencatat 23 DI terdampak seluas 2.475 hektare dengan usulan rehabilitasi Rp29,7 miliar.
Kabupaten Agam mengalami kerusakan pada 78 DI seluas 4.433,33 hektare dengan kebutuhan anggaran Rp53,2 miliar.
Di Kota Padangpanjang, terdapat sembilan DI terdampak seluas 420 hektare dengan usulan Rp5,04 miliar.
Kabupaten Padangpariaman mencatat 47 DI terdampak seluas 6.337,50 hektare dengan estimasi rehabilitasi Rp75,52 miliar.
Kerusakan juga terjadi di Kota Padang pada 24 DI seluas 1.282,07 hektare dengan usulan anggaran Rp120,89 miliar.
Kabupaten Pasaman mencatat 13 DI terdampak seluas 2.000 hektare dengan kebutuhan Rp52,62 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Limapuluh Kota mengalami kerusakan pada 27 DI seluas 3.083,30 hektare dengan usulan Rp51,92 miliar.
Kabupaten Tanahdatar menjadi daerah dengan jumlah DI terdampak terbanyak, yakni 170 DI seluas 5.022,90 hektare dengan estimasi Rp66,41 miliar.
Di Kabupaten Sijunjung, terdapat 15 DI terdampak seluas 5.426 hektare dengan usulan Rp5 miliar. Kabupaten Dharmasraya mencatat 43 DI seluas 684,48 hektare dengan kebutuhan Rp74,85 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan mengalami kerusakan pada 31 DI seluas 1.387 hektare dengan estimasi Rp26,91 miliar.
Kabupaten Pesisir Selatan mencatat 103 DI terdampak seluas 7.170,92 hektare dengan usulan rehabilitasi mencapai Rp171 miliar.
Rifda menambahkan, nilai total usulan rehabilitasi masih berpotensi bertambah seiring proses verifikasi lanjutan di lapangan.
“Angka ini masih bersifat dinamis karena proses validasi teknis terus berjalan,” pungkasnya.(*)