Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Pemerintah Tetapkan Bantuan Rp15–60 Juta untuk Rumah Korban Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi

Hendra Efison • Selasa, 13 Januari 2026 | 20:00 WIB

 

Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta hingga Rp60 juta per kepala keluarga (KK) untuk penanganan rumah warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).

Tito menjelaskan skema bantuan disesuaikan tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat Rp15 juta per KK, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.

“Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara pendataannya dilakukan oleh bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera itu.

Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus didukung dokumen administrasi lengkap. Namun pemerintah menyiapkan solusi jika dokumen hilang akibat bencana.

“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.

Untuk mencegah pemalsuan data, Tito meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri dalam verifikasi lapangan.

“Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, melaporkan bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan besar pada permukiman warga.

Sebanyak 6.895 rumah tercatat rusak ringan, 2.981 rusak sedang, 5.077 rusak berat, dan 775 unit rumah hanyut.

“Data tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan dan kerugian di Sumbar,” ujar Mahyeldi.

Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi mempercepat pemulihan pascabencana, baik pemulihan infrastruktur maupun kondisi masyarakat.

Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Forkopimda Sumbar, para bupati dan wali kota, kepala BPBD kabupaten/kota, serta OPD Pemerintah Provinsi Sumbar.(*)

Editor : Hendra Efison
#mendagri tito karnavian #sumatera barat #bnpb #bantuan rumah rusak #Skema Bantuan Rumah Korban Banjir