Langkah ini dilakukan untuk memvalidasi data pertanahan sekaligus meminimalkan tumpang tindih bidang tanah.
Target tersebut disampaikan Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, dalam Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN pada 14 Januari 2026 di Aula Prona.
“Kita akan tingkatkan akurasi produk-produk lama. Saya harapkan tahun ini lebih dari separuh itu sudah memiliki tingkat akurasi yang kita nyatakan sebenarnya, yaitu sebanyak 25 juta hektare,” ujar Virgo, seperti dikutip dari atrbpn, Sabtu (17/1/2026).
Virgo menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah juga fokus memperbaiki peta lama, termasuk peta bidang tanah hasil survei dan pemetaan. Upaya itu ditargetkan dapat menyelesaikan enam juta bidang tanah KW456.
“Kita targetkan juga pada tahun ini, untuk KW456 (peta lama) kita targetkan penyelesaian sebanyak enam juta bidang. Ini kita mulai sekarang dengan pemberdayaan teman-teman Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan di beberapa daerah,” ucapnya.
Selain itu, Ditjen SPPR mendorong penerapan Service Level Agreement (SLA) baru agar proses pengukuran lebih cepat dan tepat waktu.
Pada 2025, proyek percontohan telah diuji coba di dua Kantor Pertanahan (Kantah) dan kini diperluas.
“Hari ini kita sudah eskalasi jadi tujuh Kantah. Kita harapkan 120 Kantah terbesar ini dapat menerapkan Surat Edaran terkait ini. Di mana dalam SE itu kita harapkan pengukuran satu hari selesai, tiga hari paling lama. Kita harapkan tidak ada lagi incoming tunggakan,” kata Virgo.
Rapat Pimpinan dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja 2025 serta target 2026.
Kegiatan ini turut diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara luring dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran melalui daring.(*)
Editor : Hendra Efison