Kementerian PU Bahas Lanjutan Tol Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi, Survei Geoteknik Dimulai 2026

Kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi dibahas Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov Sumbar dan pemerintah daerah terkait, dengan estimasi biaya Rp25,23 triliun dan survei geoteknik mulai 2026.

PADEK.JAWAPOS.COM–Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membahas rencana kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah terkait di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Pembahasan melibatkan Pemprov Sumbar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanahdatar, Kota Bukittinggi, dan Kota Padangpanjang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan, pembangunan direncanakan dibagi menjadi dua segmen utama untuk menyesuaikan kondisi medan.

Segmen pertama adalah Sicincin/Kayu Tanam–Padangpanjang sepanjang 20,3 kilometer, dan segmen kedua Bukittinggi–Padangpanjang sepanjang 19,71 kilometer.

Setiap segmen direncanakan memiliki satu interchange atau simpang susun guna mendukung konektivitas antarwilayah.

Mahyeldi menyebutkan, estimasi kebutuhan biaya pembangunan ruas Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi mencapai Rp25,23 triliun.

“Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi,” kata Mahyeldi usai rapat di Kementerian PU.

Pada segmen Sicincin/Kayu Tanam–Padangpanjang, direncanakan pembangunan dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer.

Terowongan pertama dirancang sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer.

Skema konstruksi pada segmen tersebut direncanakan kombinasi, meliputi 4,45 kilometer at grade, sekitar 10 kilometer jembatan, dan sisanya berupa terowongan.

Sementara itu, segmen Bukittinggi–Padangpanjang direncanakan dibangun sepanjang 17 kilometer at grade dan 2,71 kilometer jembatan.

“Mengingat karakteristik medan yang cukup kompleks dan perlu terowongan, maka dibutuhkan survei dan analisis yang komprehensif sebagai dasar perencanaan. Saat ini, survei topografinya sudah selesai dilaksanakan,” ujar Mahyeldi.

Tahapan berikutnya adalah survei geoteknik berupa boring investigation atau penyelidikan tanah melalui pengeboran vertikal.

Survei geoteknik direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari hingga awal Mei 2026.

“Dengan syarat izin memasuki kawasan hutan lindung sudah keluar dari kementerian terkait. Jika belum terbit, tim survei belum bisa bekerja,” jelas Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, percepatan pembangunan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama pada tahap pembebasan lahan.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.(*)

Editor : Hendra Efison