Tol Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi Ditargetkan Operasi 2031, Investasi Rp25,23 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi beroperasi pada 2031, dengan peluang percepatan menjadi 2029.

PADEK.JAWAPOS.COM--Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi tuntas dan beroperasi pada 2031, sepanjang seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.

Target tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan di Jakarta, Rabu (3/2/2026).

“Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal sejak tahap awal,” kata Rachman Arief Dienaputra.

Rapat tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam proyek Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi.

Dalam rapat disampaikan, kebutuhan investasi pembangunan ruas tol tersebut diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun.

Pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi direncanakan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan.

Pembahasan juga mencakup tahapan teknis yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk survei topografi, survei geoteknik, serta penyusunan rekomendasi teknis.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap percepatan pembangunan tol tersebut.

“Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi,” ujar Mahyeldi.

Ia menyebutkan, tol tersebut dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat.

Menurut Mahyeldi, keberadaan jalan tol juga diharapkan mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah.

“Insyaallah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” kata Mahyeldi.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan RI, Direktur Utama Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.(*)

Editor : Hendra Efison