Pemko Padang bersama Pemprov Sumatera Barat memperkuat sinergi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi melalui rapat koordinasi yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari lingkungan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait penanganan dampak bencana, mulai dari banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, hingga kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.
Mahyeldi menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Padang.
Menurutnya, Kota Padang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sumatera Barat.
“Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki peran sangat penting bagi Sumatera Barat, dengan sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi bertumpu di kota ini. Karena itu, sinergi kebijakan dan pembangunan antara provinsi dan kota harus terus diperkuat,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah di tengah tantangan fiskal, termasuk adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta kebutuhan penanganan cepat akibat dampak bencana.
Ia menjelaskan, melalui sinkronisasi program antara OPD provinsi dan kota, potensi daerah dapat dimaksimalkan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Di Padang misalnya, terdapat dukungan kuat terhadap optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita juga akan memperkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pemulihan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir 2025.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyediaan hunian sementara serta skema Dana Tunggu Hunian bagi warga terdampak.
“Saat ini sekitar 120 kepala keluarga menempati hunian sementara yang disediakan di Rumah Nelayan dan Rusunawa di Lubuk Buaya, serta hunian sementara mandiri di Pauh hasil kolaborasi berbagai pihak,” ungkapnya.
Selain itu, Pemko Padang juga tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat bencana.
Lokasi pembangunan tersebut berada di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, serta Simpang Haru.
Maigus menambahkan bahwa pemerintah kota menghadapi tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur pascabencana.
Berdasarkan data yang dihimpun, total kerusakan akibat bencana mencapai sekitar Rp1,3 triliun, sementara kerugian diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun. Dengan demikian, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
Ia menjelaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan, dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi.
Selain itu, kerusakan Irigasi Gunung Nago yang memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji juga menjadi perhatian utama, termasuk percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang.(*)
Editor : Heri Sugiarto