PADEK.JAWAPOS.COM– Isu perlindungan anak di era digital menjadi perhatian serius dalam pertemuan lintas pemangku kepentingan yang digelar oleh Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI), Selasa (28/4/2026).
Kegiatan bertajuk “Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Membangun Kemandirian Komunitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2026” ini berlangsung di Aula Hall D Gedung Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Ketua Harian P2TP2A Kota Padang sekaligus Fasilitator PATBM, Ermiati, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi.
Baca Juga: 133 JCH Kota Pariaman Dilepas ke Tanah Suci, Berangkat 30 April 2026
Ia menyebut keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus anak.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif. Kita butuh sinergi lintas sektor, mulai dari UMKM hingga kesehatan. Bahkan layanan P2TP2A kami tempatkan terpisah dari kantor pemerintahan agar masyarakat merasa aman saat melapor,” ujarnya.
Ermiati juga menyoroti peran strategis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang telah terbentuk di 104 kelurahan sejak 2018. Menurutnya, keberadaan aktivis anak di tingkat komunitas harus dilandasi kepedulian dan kepekaan sosial.
Baca Juga: Seleksi Baznas Sijunjung 2026–2031: 12 Kandidat Lolos Administrasi, Siap Uji Kompetensi
Sementara itu, Child Protection and Safeguarding Specialist GNI, Cicik Sri Rejeki, mengingatkan adanya ancaman serius di ruang digital yang kini dihadapi anak-anak.
Ia memperkenalkan istilah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) yang dinilai semakin marak, seiring perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial.
“Dunia sudah berubah. Ancaman terhadap anak tidak hanya fisik, tetapi juga digital. Salah satunya grooming, yakni manipulasi oleh orang dewasa melalui media sosial yang berujung pada eksploitasi,” jelasnya.
Baca Juga: Record Store Day Padang 2026 Digelar di Fabriek Padang, Hadirkan Vinyl Eksklusif 13 Musisi Sumbar
Cicik juga mengungkap adanya temuan data dari PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diduga berkaitan dengan eksploitasi seksual anak melalui platform live streaming dan aplikasi kencan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini melalui pengawasan penggunaan gawai pada anak oleh orang tua dan lingkungan sekitar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterlibatan GNI bukan sekadar menjalankan program, tetapi membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
Saat ini, jumlah anak dampingan GNI di Padang tercatat sebanyak 100 anak. Namun, fokus utama organisasi adalah meninggalkan sistem perlindungan yang kuat, seperti PATBM atau Community Child Protection, agar dapat terus berjalan secara mandiri.
“Ini bukan sekadar program, tetapi warisan sistem yang harus kita jaga bersama. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan urusan privat,” tegasnya.
Pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah poin penting untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Kota Padang yang cenderung meningkat, salah satunya akibat minimnya pengawasan lingkungan.
Melalui forum tersebut, seluruh elemen masyarakat diharapkan kembali meningkatkan kepedulian dan tidak abai terhadap kondisi anak-anak di sekitar, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan.(*)
Editor : Hendra Efison