PADEK.JAWAPOS.COM– Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat memperkuat koordinasi dengan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten dan kota guna mempercepat pembenahan layanan pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, serta penguatan administrasi pertanahan di Sumbar. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Padang, Selasa (19/5/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kanwil BPN Sumbar, Teddi Guspiandi, bersama jajaran pejabat bidang dan seluruh Kantor Pertanahan se-Sumatera Barat.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan langkah dalam menjalankan program strategis pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dalam pembahasan, BPN Sumbar menyoroti sejumlah agenda penting mulai dari peningkatan kualitas layanan pertanahan, percepatan penyelesaian konflik lahan, hingga penguatan tertib administrasi pertanahan di daerah.
Baca Juga: Kementan Percepat Pemulihan 6.451 Hektare Lahan Pertanian Terdampak Bencana di Sumbar
“Koordinasi yang kuat sangat penting agar seluruh program pertanahan dapat berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Teddi Guspiandi.
Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Jadi Prioritas
Kanwil BPN Sumbar menilai pelayanan pertanahan yang profesional menjadi kebutuhan penting di tengah tingginya aktivitas administrasi dan persoalan lahan di daerah.
Karena itu, seluruh Kantor Pertanahan diminta memperkuat sinergi dalam mempercepat pelayanan sertifikasi tanah dan penyelesaian persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat.
Selain itu, penguatan tertib administrasi juga menjadi fokus utama guna menciptakan sistem pertanahan yang lebih modern dan akuntabel.
Baca Juga: DCL 2026, Duel Siguntur vs Gunung Medan Buka Persaingan 8 Zona
Teddi mengatakan evaluasi rutin diperlukan agar pelaksanaan tugas di setiap daerah tetap berjalan selaras sesuai aturan yang berlaku.
“Kami ingin pelayanan pertanahan di Sumatera Barat semakin responsif, profesional, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah,” katanya.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Kabid I M Syahril, Kabid II Desrizal, Kabid V Arpatas, Kepala Tata Usaha Redi, serta jajaran pejabat lainnya di lingkungan Kanwil BPN Sumbar.
Dukung Kepastian Hukum dan Program Nasional
Selain memperkuat pelayanan publik, rapat koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pertanahan.
Program itu meliputi penguatan kepastian hukum hak atas tanah, penataan administrasi aset, hingga peningkatan tata kelola pertanahan berbasis pelayanan publik.
Baca Juga: Ancelotti Ungkap Alasan Memanggil Neymar ke Piala Dunia 2026
Kanwil BPN Sumbar menilai komunikasi dan koordinasi antarsatuan kerja menjadi faktor penting agar kebijakan pertanahan nasional dapat berjalan optimal hingga tingkat daerah.
Melalui penguatan sinergi tersebut, BPN Sumbar berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat sekaligus mampu meminimalkan persoalan administrasi dan sengketa tanah di masyarakat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan pertanahan yang lebih tertib, modern, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat.(z)
Editor : Hendra Efison