PADANG, PADEK.JAWAPOS.COM – Ancaman megathrust Sumbar menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana. BPBD Sumbar mencatat sebanyak 208 kejadian bencana terjadi di 19 kabupaten dan kota sepanjang 2025, sementara potensi gempa megathrust dinilai sebagai ancaman paling serius karena berisiko memicu tsunami dan berdampak luas terhadap kawasan pesisir.
Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma Munaf mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Tantangan tersebut meliputi belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.
Pernyataan itu disampaikan Era saat memberikan materi bertema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah” kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).
Menurut Era, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor hingga erupsi gunung api membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Kamp Timnas Inggris di Florida Jelang Piala Dunia 2026
“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI,” ujar Era.
Ancaman Megathrust Sumbar Berdampak pada Ketahanan Nasional
Era menjelaskan posisi geografis Sumbar berada di jalur subduksi aktif Mentawai yang memiliki potensi memicu gempa besar. Selain itu, topografi wilayah yang didominasi perbukitan dengan curah hujan tinggi membuat sejumlah daerah rentan terhadap longsor dan banjir bandang.
Data BPBD menunjukkan 208 kejadian bencana sepanjang 2025 didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Namun di antara berbagai ancaman tersebut, potensi gempa megathrust menjadi perhatian utama karena dapat menimbulkan kerusakan besar dan memicu tsunami.
Kota Padang yang menjadi pusat aktivitas ekonomi Sumbar termasuk wilayah yang berpotensi terdampak apabila terjadi gempa besar di zona megathrust Mentawai. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu sistem logistik dan aktivitas ekonomi regional.
“Ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dampaknya dapat memengaruhi sistem logistik, perekonomian, serta stabilitas sosial masyarakat,” kata Era.
Baca Juga: Gempa M 6,1 Guncang Kuba, Getarannya Terasa hingga Florida
Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur mitigasi bencana. Langkah tersebut mencakup pembangunan shelter tsunami, peningkatan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini berbasis real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemprov Perkuat Kesiapsiagaan dan Kolaborasi
Selain penguatan infrastruktur, Pemprov Sumbar juga memperluas program kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana, simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam berbagai kebijakan daerah.
Era menegaskan keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Pada fase pra-bencana, sinergi diwujudkan melalui perencanaan dan latihan bersama, sementara saat tanggap darurat diperlukan komando terpadu dan mobilisasi sumber daya secara cepat.
Selanjutnya, pada tahap pascabencana, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan proses rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan dengan prinsip build back better agar masyarakat dapat bangkit lebih cepat dan lebih tangguh.
Baca Juga: Gempa M7,8 Filipina Tewaskan 15 Orang, Peringatan Tsunami Sempat Dikeluarkan
Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto mengatakan Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 157 peserta yang berasal dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat.
Arif menjelaskan pendidikan berlangsung dengan sistem blended learning, sedangkan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) berlangsung pada 8–12 Juni 2026 di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurutnya, ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. Karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan nasional menghadapi risiko bencana di masa depan.
Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kajian dan executive summary yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun satuan komando kewilayahan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, khususnya potensi gempa megathrust di Sumatera Barat.(*)
Editor : Hendra Efison