JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada periode Juli hingga September 2026, dengan cakupan wilayah terluas berlangsung pada Agustus. Kondisi ini diperkirakan semakin berat akibat pengaruh fenomena El Nino yang masih bertahan hingga awal 2027.
BMKG mengingatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, gangguan pasokan air bersih, penurunan kualitas udara, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan informasi prakiraan iklim terbaru diharapkan menjadi acuan dalam menyusun langkah mitigasi dan strategi adaptasi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim.
"Informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi," kata Faisal dalam keterangannya di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Pengusaha Tahu di Sawahlunto Khawatir Tak Bertahan, Harga Kedelai Melonjak akibat Rupiah Melemah
Agustus Jadi Puncak Kemarau Terluas di Indonesia
BMKG mencatat wilayah yang memasuki fase puncak musim kemarau akan meningkat signifikan pada Agustus 2026.
Pada Juli, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Jumlah tersebut melonjak menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen wilayah daratan pada Agustus sebelum menurun menjadi 169 ZOM atau 25,41 persen wilayah daratan pada September.
Data tersebut menunjukkan hampir separuh wilayah Indonesia berpotensi mengalami kondisi terkering secara bersamaan pada Agustus 2026.
BMKG menilai periode tersebut menjadi fase paling krusial yang membutuhkan kesiapan berbagai sektor untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang.
Baca Juga: BBM Subsidi Sumbar Diperketat, SPBU Diusulkan Cek STNK dan Data Kendaraan
Peta Wilayah Terdampak Puncak Kemarau Agustus 2026
Pada Agustus 2026, wilayah yang diperkirakan memasuki puncak musim kemarau mencakup area yang sangat luas di berbagai pulau besar Indonesia.
Wilayah terdampak meliputi Sumatera bagian tengah, mayoritas Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga mayoritas Pulau Papua.
Sebelumnya, pada Juli, wilayah yang mengalami fase terkering meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, wilayah barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, serta sejumlah kawasan di Papua Barat dan Papua.
Sementara pada September, puncak kemarau diperkirakan bergeser ke Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, mayoritas Nusa Tenggara Timur, wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan.
Baca Juga: Kemarau, Produksi Air PDAM Terdampak
El Nino Diperkirakan Bertahan hingga Awal 2027
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan tantangan musim kemarau tahun ini lebih besar dibandingkan kondisi normal karena dipengaruhi fenomena El Nino.
Menurut dia, musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen," ujar Ardhasena.
Meski demikian, dampak terbesar El Nino terhadap Indonesia diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026 atau selama periode kemarau masih aktif.
BMKG mencatat hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah tersebut terus bertambah pada Juni dan diperkirakan meluas pada Juli.
Baca Juga: Kementan dan Pemda Perkuat Antisipasi Kemarau, Pastikan Pertanaman Padi Aman Hingga Panen
BMKG Minta Daerah Perkuat Mitigasi Kekeringan
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta berbagai sektor segera memperkuat langkah mitigasi.
Pada sektor pertanian, petani dianjurkan menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, hemat air, dan memiliki masa panen relatif singkat.
Di sektor hidrologi, pemerintah daerah didorong memperbaiki jaringan distribusi air serta mengoptimalkan fungsi waduk dan embung untuk menjaga ketersediaan air bersih.
Sementara itu, sektor energi diminta menghitung ulang ketersediaan air bendungan guna menjaga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penurunan kualitas udara yang dapat memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Untuk mengurangi risiko karhutla, BMKG terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan atmosfer.
Faisal menegaskan BMKG akan terus mendampingi pemerintah daerah, BPBD, dan Forkopimda dalam menyusun langkah mitigasi berbasis data agar dampak musim kemarau dan El Nino dapat ditekan semaksimal mungkin.(*)
Editor : Hendra Efison