DHARMASRAYA, PADEK.JAWAPOS.COM – Pengawasan BBM bersubsidi di Kabupaten Dharmasraya diperkuat melalui pembentukan struktur baru Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Langkah tersebut disepakati Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026).
Penguatan pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP. Pemerintah daerah menilai pengawasan yang lebih terintegrasi diperlukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Rapat dipimpin langsung Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan dihadiri Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan, unsur TNI, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Sekretaris Daerah Dharmasraya Medison yang memoderatori rapat memaparkan urgensi penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Ia juga memperkenalkan rancangan penyempurnaan struktur Satgas yang akan menjadi ujung tombak pengawasan di lapangan.
Pengawasan BBM Bersubsidi Diperkuat dengan Struktur Baru
Dalam rapat tersebut, peserta menyepakati penambahan sejumlah unsur strategis dalam struktur Satgas Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP. Komandan Brimob ditetapkan sebagai penasihat atau pengarah, sementara Wakapolres menjadi wakil penanggung jawab pelaksana.
Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga juga masuk sebagai anggota Satgas untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak penyedia energi.
Bupati Annisa Suci Ramadhani menegaskan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurut dia, pemeriksaan di lapangan tidak cukup hanya mengacu pada nomor polisi kendaraan.
Petugas juga diminta memeriksa dokumen kendaraan, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), guna memastikan proses penyaluran sesuai aturan yang berlaku.
“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” ujar Annisa.
Tim Gabungan dan Laporan Harian Jadi Kunci Pengawasan
Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan mengusulkan agar pengawasan dijalankan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
Ia juga menekankan perlunya laporan harian dari petugas Satgas sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan. Dengan sistem pelaporan yang terukur, pemerintah dapat memantau perkembangan distribusi BBM secara lebih akurat.
Indra mengingatkan agar setiap pemeriksaan kendaraan dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Langkah tersebut penting agar pengawasan berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan.
Sementara itu, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menjelaskan antrean yang sering terjadi di SPBU umumnya dipengaruhi keterlambatan pasokan dari depo BBM.
Menurut dia, keterbatasan jumlah personel membuat pola patroli dan pemantauan berkala lebih efektif dibandingkan menempatkan petugas secara permanen di setiap SPBU.
Distribusi Tepat Sasaran Jadi Prioritas
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan tujuan utama penguatan Satgas adalah memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU untuk menyamakan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan distribusi BBM dapat ditekan sejak dini.
Pemkab Dharmasraya berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan pengelola SPBU mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Melalui langkah tersebut, distribusi BBM bersubsidi di Dharmasraya diharapkan semakin tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komitmen bersama yang dibangun dalam rapat koordinasi tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan program subsidi energi sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.(*)
Editor : Hendra Efison