PADEK.JAWAPOS.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (15/6).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi penggunaan APBD, penolakan renovasi rumah dinas pejabat daerah, hingga penutupan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu berlangsung di Jalan Sudirman, tepat di depan Kantor Gubernur Sumbar. Ratusan aparat Polresta Padang melakukan pengamanan, sementara pagar gerbang kantor gubernur ditutup rapat sehingga massa tidak dapat masuk ke halaman kantor.
Situasi mulai memanas ketika mahasiswa membakar ban di depan gerbang Kantor Gubernur. Massa meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Namun permintaan tersebut tidak terpenuhi. Asisten I Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri yang datang menemui mahasiswa mendapat penolakan. Tak lama kemudian, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi hadir dan berdialog dengan massa aksi.
Arry menyampaikan bahwa gubernur tidak berada di Kota Padang, sementara wakil gubernur sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Agam menuju Padang.
“Aspirasi yang adek-adek sampaikan kami terima dan tampung. Insya Allah akan ditindaklanjuti dan pertanggungjawabkan apa yang dilakukan Pemprov Sumbar selama ini,” ujar Arry.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Sumbar, Maichel Firmansyah, menegaskan bahwa mahasiswa ingin menyampaikan tuntutan langsung kepada gubernur dan wakil gubernur.
“Berdasarkan hasil konsolidasi kami, kami hanya ingin menyampaikan tuntutan kepada dua orang ini (gubernur dan wagub). Kalau memang wagub dari Agam akan menuju Padang, akan kami tunggu,” tegasnya.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar membuka transparansi penggunaan APBD kepada publik dalam waktu 1x24 jam.
Mereka juga menyatakan penolakan terhadap penggunaan APBD untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta kantor gubernur.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Sumbar yang terdiri dari organisasi mahasiswa GMNI dan HMI Sumbar meminta pemerintah bersama aparat menuntaskan dan menutup aktivitas PETI di Sumbar dalam waktu dua minggu.
Mahasiswa juga mendesak percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dan penyaluran bantuan bagi korban bencana ekologis yang terjadi pada akhir 2025.
Tuntutan lainnya meliputi perbaikan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur pascabencana, perhatian terhadap tingginya biaya hidup, serta kondisi pendidikan.
Massa aksi turut meminta 14 anggota DPR RI asal Sumbar lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat pusat, termasuk penolakan terhadap RUU Polri dan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset.
“Kami mendesak pembatalan RUU Polri yang dinilai mengancam ruang sipil. Mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi,” kata Maichel.
Mahasiswa juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Aksi demonstrasi berakhir sekitar pukul 19.15 WIB. Setelah mahasiswa membubarkan diri, aparat kepolisian kembali masuk ke halaman Kantor Gubernur Sumbar.(fan/rpg)
Editor : Heri Sugiarto