PADEK.JAWAPOS.COM—Inflasi Sumbar Juni 2026 melandai. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pada Juni 2026 inflasi Sumatera Barat tercatat 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 0,90% (mtm). Dengan kondisi tersebut, secara tahunan inflasi Sumatera Barat meningkat menjadi sebesar 4,70% (yoy).
Namun demikian, secara akumulatif Januari – Juni 2026 inflasi Sumatera Barat masih relatif rendah yaitu sebesar 0,98% (ytd). Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan inflasi tahunan, prospek pencapaian inflasi 2026 sesuai sasaran 2,5%+/- 1% masih terjaga.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, M Abdul Majid Ikram mengatakan, inflasi bulanan Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat melandai dibandingkan bulan sebelumnya, terutama didorong oleh berkurangnya tekanan pada kelompok bahan pangan bergejolak yang turun menjadi 0,56% (mtm) dari 2,47% (mtm) pada Mei 2026.
Baca Juga: Truk Tangki CPO Terperosok ke Jurang 50 Meter di Sitinjaulauik, Petugas PKJR Tewas Terjepit
“Penurunan terjadi seiring meredanya harga cabai merah dan berlanjutnya penurunan harga daging ayam dan telur ayam ras. Secara akumulatif hingga Juni 2026, kelompok bahan pangan bergejolak bahkan masih mencatatkan deflasi sebesar -3,28% (ytd), sehingga menjadi faktor utama yang menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali,” ujarnya dalam pers relis Kamis (2/7).
Sebaliknya, lanjut Majid, tekanan inflasi Juni berasal dari kelompok transportasi yang dipengaruhi kenaikan harga energi dan faktor musiman libur sekolah. Komoditas bensin mengalami inflasi sebesar 3,28% (mtm) dengan andil sebesar 0,14% seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi pada awal Juni 2026.
Selain itu, tarif angkutan udara mengalami inflasi sebesar 6,01% (mtm) dan memberikan andil sebesar 0,03%, didorong oleh kenaikan harga avtur dan meningkatnya permintaan perjalanan selama periode libur sekolah.
Baca Juga: Paket Sembako Murah Khadijah Zaman Now Diserbu Warga Payakumbuh
Sejalan dengan itu, Bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 3,20% (mtm) akibat kenaikan harga LPG non-subsidi imbastingginya harga energi global.
Ia mengatakan, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh berlanjutnya penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Daging ayam ras mengalami deflasi -7,32% (mtm) dengan andil -0,10%, diikuti telur ayam ras yang mengalami deflasi sebesar -4,33% (mtm) dengan andil -0,03%.
Selanjutnya, sawi hijau, buncis, dan kangkung masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,01%. Penurunan harga komoditas unggas tersebut didorong oleh kondisi excess supply DOC yang terjadi secara nasional sehingga mendorong peningkatan pasokan di pasar. Dengan tertahannya tekanan inflasi tersebut, inflasi kumulatif Sumatera Barat hingga Juni 2026 masih tetap terjaga di bawah 1%.
Baca Juga: Pemko Padang Perkuat Kerukunan Umat Beragama, Koordinasi dengan Kemenag dan Kemendagri
Secara spasial, lanjutnya, inflasi bulanan terendah terjadi di Kota Bukittinggi (0,35% mtm) dan Kota Padang (0,36% mtm), didukung tekanan pangan yang relatif terkendali meski terdapat kenaikan harga bensin dan angkutan udara.
Sementara itu, inflasi lebih tinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya (0,61% mtm) dan tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat (1,01% mtm), terutama dipengaruhi kenaikan harga bensin, cabai merah, serta komoditas hortikultura lainnya. Tekanan ini sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Juni 2026 dan gangguan pasokan akibat cuaca.
Namun, inflasi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam rasseiring kondisi pasokan unggas yang relatif melimpah. Secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya (5,91% yoy), diikuti Pasaman Barat (5,90% yoy), Bukittinggi (4,52% yoy), dan Padang (4,19% yoy).
Baca Juga: Wali Kota Padang Lepas 14 Atlet KIIS ke Kejuaraan Sepatu Roda Nasional Pariaman Open 2026
Dalam merespons tekanan inflasi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bersama TPID Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan memfokuskan langkah pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat, antara lain melalui: Penguatan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk percepatan rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana guna mendukung kelancaran distribusi.
Kemudian intensifikasi operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) dengan prinsip 3 Tepat untuk menjaga keterjangkauan harga pangan strategis, khususnya di wilayah dengan tekanan inflasi relatif tinggi.
“Mengacu pada terjaganya inflasi Sumbar secara akumulatif, inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional2,5±1% (yoy). Meski demikian sejumlah risiko perlu tetap diwaspadai, antara lainpotensi kenaikan harga komoditas pangan dari wilayah terdampak El-Nino yang dikonsumsi masyarakat Sumbar, peningkatan harga energi global, disrupsi rantai pasok, peningkatan biaya logistik, potensi aliran keluar komoditas pangan akibat disparitas harga antarwilayah,bencana alam, serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan imported inflationdan biaya input,” ujarnya. (eni/rel)
Editor : Adetio Purtama