PADEK.JAWAPOS.COM – Gubernur Sumbar mengungkapkan sebanyak 21 persen anak di Sumbar mengaku pernah mengalami kekerasan. Temuan tersebut berdasarkan hasil awal Program PANTAU SUMBAR dan disebut sebagai alarm yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Festival Anak Sumbar dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di halaman Istana Gubernuran Sumbar, Minggu (26/7/2026).
Menurut Mahyeldi, pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan, program, dan dukungan nyata yang berkelanjutan.
"Kalau kita benar-benar sayang kepada bangsa, negara, dan daerah ini, maka tidak ada pilihan selain mencurahkan perhatian secara maksimal kepada anak-anak kita. Harapan yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi agenda pembangunan kita bersama," ujarnya.
Mahyeldi menjelaskan, hasil awal Program PANTAU SUMBAR (Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Sumbar Tangguh 2045) menunjukkan masih besarnya tantangan dalam perlindungan anak di daerah.
Selain mencatat 21 persen anak mengaku pernah mengalami kekerasan, hasil survei tersebut juga menunjukkan ribuan anak mengaku mengalami kesepian dan kehilangan harapan. Bahkan, lebih dari seribu anak memiliki kecenderungan mengakhiri hidup.
"Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan," tegas Mahyeldi.
Pemprov Sumbar Perkuat Program Perlindungan Anak
Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat berbagai program perlindungan anak sebagai upaya menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi.
Program tersebut antara lain pengembangan Sekolah Rakyat, pendidikan jarak jauh, penyediaan transportasi sekolah yang aman, penguatan kawasan tanpa asap rokok, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan ruang publik ramah anak, serta peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyinggung 15 poin Suara Anak yang disampaikan Forum Anak Sumbar. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu strategis, seperti pemenuhan hak partisipasi anak, penyediaan ruang bermain ramah anak, akses informasi yang layak, pencegahan perkawinan usia anak, kawasan tanpa rokok, pencegahan stunting, pendidikan inklusif, transportasi aman menuju sekolah, perlindungan dari kekerasan dan perundungan, hingga perlindungan anak di ruang digital.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Rini Handayani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar yang terus menghadirkan ruang partisipasi bermakna bagi anak dalam proses pembangunan.
Menurutnya, Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk mendengarkan suara anak sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
"Anak-anak bukan hanya calon pemimpin bangsa, tetapi pemimpin masa depan yang sedang tumbuh hari ini. Tanggung jawab kita adalah memastikan mereka tumbuh sehat, aman, bahagia, dan memperoleh seluruh haknya," ujar Rini.
Pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tersebut, Mahyeldi juga menyerahkan Piagam Penghargaan Mitra Inspiratif Perlindungan Perempuan dan Anak, Anugerah Forum Anak Sumbar 2026, penghargaan kepada para pemenang Festival Anak Sumbar 2026, penghargaan Tokoh Anak Inspiratif, serta Kartu Identitas Anak (KIA) kepada sejumlah anak sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin identitas dan hak sipil anak sejak dini.(*)
Editor : Hendra Efison