JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM– Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi kepada masyarakat, termasuk melalui media massa.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar publik mengetahui capaian pemulihan yang berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Arahan tersebut disampaikan Tito usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan persetujuan anggaran bagi sejumlah program prioritas yang dibutuhkan masyarakat di tiga provinsi terdampak.
Menurut Tito, Satgas PRR akan terus memantau pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," kata Tito.
Program pemulihan pascabencana Sumatera telah memiliki Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028 yang mencakup 11.520 kegiatan. Seluruh program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
Pemerintah Salurkan Anggaran Pemulihan
Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pada 2026 pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk mendukung program kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh instansi.
Ketujuh instansi tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Tito juga mendorong percepatan persetujuan empat usulan anggaran yang dinilai menjadi prioritas. Anggaran tersebut dibutuhkan Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi tambak.
Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak.
"Kalau sudah ditransfer, saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujarnya.
K/L Diminta Percepat Realisasi Program
Percepatan anggaran juga menjadi perhatian dalam rapat harian Posko Nasional Satgas PRR. Kementerian dan lembaga yang telah menerima tambahan anggaran diminta segera merealisasikannya menjadi program di lapangan serta menyampaikan perkembangan pelaksanaannya secara berkala.
Sementara itu, kementerian dan lembaga yang usulan anggaran maupun rencana aksinya masih dalam proses diminta menjaga konsistensi kebutuhan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar proses persetujuan anggaran dapat berjalan tanpa hambatan.(*)
Editor : Hendra Efison