JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan lima provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama fenomena El Nino 2026 yang kini telah memasuki kategori kuat.
Tiga di antaranya berada di Pulau Sumatera, yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, sehingga kawasan ini menjadi salah satu fokus pengawasan pemerintah.
Selain tiga provinsi di Sumatera, dua wilayah lain yang masuk kategori berisiko tinggi adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Potensi karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, seiring menguatnya musim kemarau.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi El Nino saat ini sudah aktif dan berada pada kategori kuat.
Fenomena tersebut ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik melebihi 0,5 derajat Celsius.
"El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino Kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya," ujar Faisal.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat terbatas bertema Penanganan Cuaca Ekstrem dan Penanganan Bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau tahun ini paling banyak terjadi pada Agustus dengan persentase 48,84 persen, kemudian berlanjut pada September sebesar 25,41 persen.
Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan sekaligus memperluas potensi karhutla, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Menindaklanjuti arahan Presiden, BMKG menetapkan dua prioritas utama dalam menghadapi dampak El Nino. Pertama, menjaga ketersediaan air melalui pengisian waduk, termasuk dengan metode Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kedua, mencegah karhutla melalui pembasahan lahan yang rentan maupun lahan yang pernah terbakar.
"Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar," kata Faisal.
Operasi Modifikasi Cuaca Diperkuat
BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak El Nino.
Pelaksanaan operasi dilakukan berdasarkan data meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah di kawasan gambut, serta pemantauan titik panas atau hotspot.
Menurut Faisal, langkah tersebut bertujuan menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar selama musim kemarau berlangsung.
"Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar," ujarnya.
Selain mencegah karhutla, operasi modifikasi cuaca juga dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan air di waduk strategis, termasuk di kawasan Danau Toba guna mendukung kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, dan operasional pembangkit listrik tenaga air.
Rekomendasi untuk Berbagai Sektor
Dalam rapat tersebut, BMKG juga menyampaikan sejumlah rekomendasi menghadapi dampak El Nino di berbagai sektor.
Pada sektor kehutanan dan pengelolaan lahan, BMKG mendorong penguatan pemantauan titik panas, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Di sektor kesehatan, BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem peringatan dini berbasis konsentrasi PM2.5, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta pemantauan potensi kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Sementara di sektor pertanian, BMKG menganjurkan percepatan masa tanam sebelum puncak defisit air, penggunaan varietas tanaman berumur genjah, pengaturan distribusi air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, serta pembatasan perluasan lahan di wilayah yang sangat rawan kekeringan.
Melalui langkah mitigasi tersebut, BMKG menegaskan komitmennya mendukung pemerintah dalam mengurangi risiko kekeringan, menekan potensi karhutla, menjaga ketahanan sumber daya air, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino 2026.(*)
Editor : Hendra Efison