PADANG, PADEK.JAWAPOS.COM –Kinerja APBN di wilayah Sumatera Barat hingga 30 Juni 2026 masih sejalan dengan target APBN Tahun Anggaran 2026. Pendapatan negara tercatat Rp4,93 triliun atau tumbuh 19,29 persen secara tahunan, sedangkan Belanja Negara mencapai Rp18,22 triliun atau tumbuh 22,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut disampaikan dalam paparan kinerja APBN Sumatera Barat hingga Juni 2026 yang melibatkan Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi, Tarmizi; Kepala Kanwil DJPb Sumbar, M Dody Fachrudin; Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur, Suryana; serta Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri, Jose Arif Lukito.
"Realisasi pendapatan tersebut mencapai 50,89 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp9,69 triliun. Sementara Belanja Negara telah mencapai 50,95 persen dari pagu 2026 sebesar Rp35,76 triliun," ungkap Tarmizi, di Kantor Kanwil DJPb Sumbar, Jumat (31/7/2026).
Dari sisi perekonomian regional, Sumatera Barat mencatat pertumbuhan ekonomi 5,02 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026. Meski positif, angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Lapangan usaha dengan pertumbuhan signifikan antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77 persen, jasa lainnya 9,10 persen, serta jasa keuangan 7,94 persen.
Secara triwulanan, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 3,15 persen pada Triwulan I 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi 0,77 persen secara q-to-q.
Pendapatan Negara Sumbar Capai Rp4,93 Triliun
Pendapatan negara Sumatera Barat hingga Juni 2026 didominasi penerimaan perpajakan yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kontribusinya mencapai 79,4 persen atau sekitar Rp3,92 triliun.
Penerimaan pajak dalam negeri neto mencapai Rp2,26 triliun atau 35,39 persen dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 7,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPM) mencapai Rp1,78 triliun atau 78,57 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri. Sementara Pajak Konsumsi Masyarakat (PKM) berkontribusi Rp442,22 miliar atau 19,56 persen.
Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,65 triliun atau 122,03 persen dari target 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Realisasi Bea Keluar mencapai Rp1,64 triliun atau 122,72 persen dari target, sedangkan Bea Masuk mencapai Rp6,31 miliar atau 49,58 persen dari target.
Selain perpajakan, PNBP mencapai Rp1,01 triliun atau 52,25 persen dari target 2026. Kenaikan pendapatan BLU sebesar 17,92 persen secara tahunan menjadi pendorong utama peningkatan PNBP, dengan realisasi pendapatan BLU mencapai Rp772,79 miliar.
Belanja Negara Capai Rp18,22 Triliun
Belanja Negara di Sumatera Barat terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah (TKD). Penyaluran TKD dilakukan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Belanja Pemerintah Pusat hingga 30 Juni 2026 terealisasi Rp6,02 triliun atau 37,37 persen dari pagu Rp16,13 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 35,89 persen secara tahunan.
Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,65 triliun atau 60,51 persen dari Belanja Pemerintah Pusat. Angka tersebut mencapai 56,28 persen dari pagu Rp6,48 triliun dan tumbuh 25,93 persen secara tahunan.
Sementara Belanja Barang terealisasi Rp1,75 triliun atau 30,64 persen dari pagu Rp5,69 triliun. Realisasi ini meningkat 28,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun Belanja Modal mencapai Rp635,10 miliar atau 16,06 persen dari pagu 2026 sebesar Rp3,95 triliun.
Ekonomi Tumbuh, Inflasi Sumbar 4,7 Persen
Di tengah kinerja APBN yang tumbuh positif, Sumatera Barat mencatat inflasi tahunan 4,7 persen pada Juni 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Secara bulanan, inflasi Sumatera Barat mencapai 0,50 persen, juga lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 0,44 persen.
Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.(*)
Editor : Hendra Efison